Yaitu sebagai daerah pertama di Sulawesi Utara yang melaporkan tahap pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulut pada Selasa (26/03).
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mitra Mecky Tumimomor SE menjelaskan, Laporan Keuangan dari bulan Januari sampai dengan Februari telah disusun perangkat daerah hingga menjadi laporan SKPD.
Lanjutnya, setelah selesai disusun perangkat daerah, Laporan Keuangan diserahkan kepada inspektorat pada akhir bulan Februari untuk dilakukan review, dan langsung ditindaklanjuti dengan koreksi atas hasil review Laporan Keuangan.
“Pada bulan Maret dilakukan konsolidasi LKPD dan finalisasi PA, dan pada hari selasa 26 Maret 2019 penyerahan Laporan Keuangan TA 2018 (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan,red) dan Analytical Review Laporan Keuangan kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK yaitu Ibu Elisa (Elisa Trihapsari SE MAk,red),” ujar Mecky.
Bupati James Sumendap mengapresiasi tim penyusun laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Mitra yang telah bekerjasama dan berkolaborasi dengan baik bersama pihak BPK RI sehingga laporan keuangan Kabupaten Mitra jadi yang pertama dari daerah lain yang ada di Sulut.
“Sinergi ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih atau good clean governance,” kata Bupati JS.
Dia berharap sinergitas tersebut bisa menjadikan pemerintah Kabupaten Mitra kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018.
Laporan keuangan Pemkab Mitra ke BPK disampaikan langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Bpk. Mecky R. Tumimomor, SE, M.Si, didampingi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan H.R.Ole, MSA, Ak, CA, AAP dan Kepala Bidang Aset Laorens Manopo, SE, MM.
Kepala Bidang Akuntasi dan pelaporan Badan Keuangan Daerah (BKD) H.R Ole menambahkan, Laporan Keuangan yang diserahkan sudah di-review dan sudah sesuai dengan SAP dan memenuhi Asersi Manajemen dalam Pelaporan Keuangan
Antara lain 1. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian (existence or occurance), 2. Asersi tentang kelengkapan (completeness), 3. Asersi tentang hak dan kewajiban (rights and obligations), 4. Asersi tentang penilaian atau alokasi (valuation and allocation), 5. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure).
“Jadi Rencana LKPD Lengkap akan diserahkan langsung oleh Bupati pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019,” tutur Ole, yang menambahkan Prestasi Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, selain mendorong SKPD untuk mandiri menyelesaikan laporan keuangannya, turut didukung kesigapan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah dan Tenaga tenaga Akuntan pada Bidang Akuntansi.
Pada Laporan Konsolidasian tingkat SKPD, laporan keuangan tersebut langsung ditangani 8 tenaga akuntan antara lain Nita Maringka SE MM, Deo Tompudung SE, Frily Rogahang SE, Hani Onsu SE, Allen Pontoh SE, Reynold Sahensolar SE dan Michael Manawan SKom.(mrk)
COMMENTS