Pada kesempatan ini Wagub Steven Kandouw berharap pada Musrenbang Regional Sulawesi ini melahirkan komitmen bersama antara kepala daerah se Pulau Sulawesi untuk memperkuat ekonomi daerah masing-masing dengan mengelaborasi potensi, keunggulan bahkan kekurangan dalam pembangunan.
Dia beralasan, pada tiap Provinsi di Sulawesi memiliki potensi dan keunggulan tersendiri sehingga keunggulan yang dimiliki setiap daerah bisa disinkronisasi dengan kebutuhan daerah lainnya.
"Harapan saya, acara yang begitu penting ini, bisa kita ikuti dengan baik sampai tuntas. Karena rasa-rasanya, tidak ada daerah yang bisa berdiri sendiri baik Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Semua harus saling suplementer, komplementer karena ada resiprositas, ada timbal balik dan ada sebab akibatnya," ungkap Wagub Kandouw.
Menurut Wagub Kandouw, peningkatan infrastruktur untuk Pembangunan sumber daya dan peningkatan ekonomi wilayah Sulawesi sangat penting untuk kemajuan daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota.
Untuk itu, dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi serta mencermati keunggulan pun kekurangan yang ada pada setiap daerah, justru semakin memperkuat tercapainya harapan pembangunan yang lebih baik kedepan.
"Kalau perlu, kita sama-sama mengidentifikasikan, mencermati dan kita mengelaborasi masalah-masalah di setiap daerah, pun keunggulan yang ada sehingga kita dapat menciptakan cluster-cluster keunggulan masing-masing daerah di Sulawesi," tandas Wagub Kandouw.
Bahkan, Wagub Kandouw mengajak pemerintah dan masyarakat di Sulawesi untuk menggunakan produk lokal dari hasil keunggulan daerah seperti minyak kelapa dan ikan dari Sulut, hasil industri dan perkebunan dari Makassar, pun tenaga listrik yang surplus yang bisa dishare dan diinterkoneksi ke daerah lain yang masih membutuhkan listrik.
Selain itu, Wagub Kandouw juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan anggaran ke daerah daerah yang hingga kini masih menggunakan skala perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah dan kebutuhan. Padahal, dari setiap daerah memiliki prioritas pembangunan yang membutuhkan daya dukungan dana yang memadai dari pemerintah pusat.
"Karena hingga kini, ada daerah yang belum mampu membiayai pembangunan dengan menggunakan keuangan daerahnya. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh pemerintah pusat," ujar Wagub Kandouw.
Diapun menggelitik Kebijakan Kementerian Kelautan terkait moratorium perijinan tangkap di atas 30 GT.
"Saya kira, jikalau Gubernur se-Sulawesi sepakat dan mengambil kebijakan yang sama guna membantu para nelayan dan usaha tangkap, maka Kementerian KP dan Ibu Menteri Susi, bisa mengerti kondisi ini bahwa ada kebijakan yang sama yang berlaku di Sulawesi terkait perijinan yang berlaku atas kesepakatan para Gubernur se-Sulawesi," terang Wagub Kandouw.
Demikian halnya dengan pembentukan UPT Kementerian seperti Balai-Balai, yang sehakekatnya, menurut Wagub Kandouw, tidak perlu lagi. Dia berharap, pengelolaan sarana infrastruktur yang ada di daerah yang hingga kini masih melekat pada masing-masing Kementerian, dapat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Sulut DR Ricky Toemandoek MSi melaporkan bahwa tujuan pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mengidentifikasi isu-isu strategis nasional dan regional yang dihadapi oleh masing-masing provinsi di wilayah Sulawesi.
Selain itu, memecahkan permasalahan dan isu strategi dalam pemerintahan dan pembangunan antar profesi di wilayah Sulawesi kemudian mengusulkan upaya-upaya pemecahan permasalahan antar Provinsi sesuai tingkat kewenangannya kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
"Bahkan, bisa menjalin kerjasama pembangunan antar provinsi di wilayah Sulawesi, target dan sasaran, kinerja sebagai terciptanya keterpaduan dan sinergitas perencanaan antar provinsi di wilayah Sulawesi," tutup Toemandoek.
Kegiatan Musrenbang Regional Sulawesi dan Pembukaan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sulut tahun 2019 dihadiri Staf ahli Bidang Strategi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Amalia Widyasanti PHd, Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri Drs Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata Kemenpar RI Dadang Rizky Ratman, Mewakili Kementerian PUPR Irwan Nurmanto, Wakil MPR RI EE Mangindaan, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Walikota, Kepala Bappeda dan instansi terkait lainnya.(hps/ifa)
.jpeg)
COMMENTS