Ratahan-Di bawah kepemimpinan Bupati James Sumendap SH (SH), pengelolaan keuangan Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra) terbilang antisipatif dalam pencegahan korupsi.
Tak heran berbagai penghargaan dalam pengelolaan keuangan Pemda yang bersih mengantar Pemkab Mitra mendapat apresiasi dari lembaga berkompeten.
Paling anyar adalah nilai tertinggi Monitoring Center For Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dari seluruh Pemda bahkan Pemprov, se-Sulut.
Serta pada Senin (11/05/2020) Pemkab Mitra mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Sulut, yang merupakan WTP ke 5 secara beruntun di bawah kepemimpinan Bupati JS.
Pertimbangan-pertimbangan ini yang mendasari Minahasa Tenggara Corruption Watch (MTCW) yang mendorong Bupati JS layak dianugerahi Hatta Award.
Alasan MTCW sosok 'Bupati Kontroversi' ini telah membuktikan secara konsisten mampu menorehkan sejarah dalam bidang pengelolaan keuangan hingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Dan MTCW saat ini sedang melakukan presentasi ke semua jejaring anti korupsi se-Indonesia yang terhubung dengan lembaganya, dalam rangka mengesahkan sosok Bupati JS, masuk nominasi Hatta Award dalam bidang anti korupsi dan contoh pengelolaan pemerintahan yang baik Tahun 2020 yang akan dirilis.
“Argument yang kami berikan cukup berdasar, mengingat prestasi yang ditorehkan sosok James Sumendap sangat langka, bahkan menurut pengakuan dari beberapa lembaga (LSM) anti korupsi skala Nasional, hingga saat ini belum mereka temukan di pemerintahan daerah manapun di Indonesia,” ungkap Ketua MTCW Djefry Oding Rantung.
Lanjut Rantung, jika diberi kesempatan, pihaknya akan mempresentasikan di depan panelis Hatta Foundation dan akan membandingkan capaian Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang telah lebih dulu dianugerahi Hatta Award, dengan Bupati JS.
“Kami siap dan bahkan bisa mengklaim jika prestasi yang dicapai JS layak dianugerahi Hatta award, dalam bidang pemberantasan korupsi. Ini karena Ahok dengan segala prestasinya masih belum mampu meraih opini WTP dari BPK RI, sedangkan JS lima kali berturut-turut,” pungkas Djefry Oding Rantung.
Menurutnya, jika dikawinkan dengan prestasi dari lembaga hukum sekaliber KPK beberapa waktu yang lalu, ini adalah fakta yang tak bisa dikesampingkan.
“Semoga kami bisa meyakinkan klaim ini dalam presentasi di depan panelis Hatta Foundation nanti. Kami mohon topangan warga dan pemerintah, serta lembaga legislatif di Mitra,” tandasnya.
Lanjutnya, hal ini penting dilakukan pihaknya, bukan semata kepentingan personal JS, tapi lebih jauh sebagai kepentingan monumental history atau layak dijadikan standar, baik dalam tingkat nasional dan daerah Sulawesi Utara, terlebih khusus Kabupaten Mitra.
“Supaya ke depan siapapun pengganti JS nanti minimal harus menyamai, bahkan lebih dari prestasi JS yang telah menancapkan standar baku. Ini loncatan spektakuler yang sesungguhnya dijadikan manifesto momentum kebangkitan anti korupsi di Indonesia, Sulut, terlebih khusus Mitra sendiri,” ujarnya lagi.
Adapun Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) atau lebih dikenal dengan sebutan Hatta Award adalah ajang penganugerahan penghargaan bagi insan Indonesia yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang bersih dari praktik korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap, dan berperan aktif memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi di wilayah Indonesia.(mrk)
COMMENTS