Bitung-Anggapan dan harapan segelintir pemilih di Kota Bitung bahwa nanti jelang pilkada 9 Desember bakal kecipratan "hadiah" ataupun trend di sebut " serangan fajar" bisa berubah isapan jempol.
Pasalnya dari acara debat walikota dan wakil walikota Bitung yang ke 3 oleh KPU Bitung dilaksanakan di Fave Hotel Bitung, Sabtu (21/11/2020), dihadiri tiga pasangan calon, semuanya menolak jelang Tgl 9 desember 2020 nanti.
Komitmen Ke 3 paslon masing-masing calon Nomor 1. calon Walikota Maximiliaan J Lomban- calon Wakil Wali kota Martin Daniel Tumbelaka, serta calon nomor 2, Wali kota Victorine Lengkong - Gunawan Pontoh serta pasangan nomor 3, Calon wali kota Maurits Mantiri dan calon wakil walikota Hengky Honandar di sampaikan dan di tonton ribuan warga bitung lewat berbagai perangkat media.
Giliran Moderator memberikan pertanyaan kepada calon momor urut 1 calon Walikota Maximiliaan J Lomban bersama calon Wakil Wali kota Martin Daniel Tumbelaka, bahwa Perlunya pilkada Bitung melahirkan pemimpin berkualitas dan berintegritas salah satu dengan cara menghindari politik transaksional antara Paslon dan pemilih,
Martin Tumbelaka berpendapat, menurutnya pemerintah mencurahkan kebebasan kepada warga bitung untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi mereka jika pemimpin di hasilkan dari perbuatan money politik maka melahirkan pemimpin yang tidak baik bisa korupsi.
"Kami pasangan Mjl Mdt menolak money politik " tegas Tumbelaka
Hal senada di tambakan Max Lomban pihaknya saat kampanye lalu meminta warga memilih sesuai hati nuraninya tanpa ada yang mengintimidasinya dan tanpa iming iming.
"Olehnya biarkan warga memilih calon yang terbaik baginya tanpa tekanan dan dapat mempertanggungjawabkan " kata Lomban.
Lain halnya dengan pasangan nomor 2
Victorine Lengkong - Gunawan Pontoh, Gunawan mengatakan politik transaksional selalu menjadi penyakit di setiap kontestasi pilkada atau pileg
"Politik uang melahirkan output yang buruk maka menurut padangan kami sangat tidak setuju dengan politik transaksional," ungkap Gunawan
"Jangan sampai suara kita hanya di gadaikan dengan 100 atau Rp200 ribu rupiah yang hanya habis sehari tapi 5 tahun menderita karenanya kami menolak adanya politik uang jelang pilkada,' tambah Lengkong.
Sementara pasà ngan nomor 3 Maurits Mantiri. - Hengky Honandar menilai Pelarangan Money politik sebetulnya sudah ada aturannya dan tinggal menjalankanya.
"Sudah diatur dalam undang - undang jadi marilah kita mengajak masyarakat menolak money politik," Singkat Honandar.
Menurut salah satu warga Bitung diwawancarai di sebuah cafe usai menonton debat yang di selenggarakan KPUD kota Bitung itu mengatakan money politik jelang pencoblosan sulit di hindari.
"Kita tunggu saja komitmen ke 3 paslon itu sebab faktanya ada pemilih terang terangan bersikap transaksional dengan mengatakan 'ada dana ada suara' begitupun sebaliknya, merekapun yakin saat pencoblosan ada oknum yang akan membagikan hadiah nanti," sebutnya tak mau namanya dipublis media ini.
Sejauh itukah pemahaman berdemokrasi warga Bitung? menurut dia itulah fakta yang terjadi bisa ditemui di beberapa kelurahan.
"Tugas Bawaslu cukup berat pada Pilkada di kaitkan dengan prokes pandemi covid 19, jika tanpa partisipasi masyarakat untuk mengawasi demokrasi berlangsung fair dan melahirkan pemimpin yang berintegritas, apalagi jika tak ada warga berani menjadi saksi sekaligus pelapor jika ada money politik," cetusnya.(serdi)
COMMENTS