Airmadidi-Ketua DPRD Minahasa Utara Denny Kamlon Lolong menyatakan dukungannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi virus Corona disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Minahasa Utara.
Denny Lolong mengatakan, pihaknya bersama fraksi PDIP sangat mendukung langkah BPK dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dalam penanganan pandemi yang besarannya mencapai Rp78 Milyar, berjalan secara transparan akuntabel dan efektif. Anggaran penanganan virus Corona ini harus dilakukan secara detail mungkin agar tidak ada satu rupiahpun uang rakyat yang disalah gunakan.
“Anggaran penanganan pandemi covid – 19 di Minahasa Utara sudah menjadi atensi publik, baik besaran maupun realisasinya dilapangan, untuk itu BPK harus teliti dalam melakukan pemeriksaan. Jika ditemuka kejanggalan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran covid ini, kami berkeyakinan BPK tidak akan mentolelir dan menyerahkan temuan tersebut ke aparat hukum.”terang.
Ia mengatakan, besaran dan realisasi anggaran covid 19 di Minahasa Utara saat ini sudah menjadi sorotan publik, untuk itu pihaknya meminta agar BPK tidak memberikan toleransi jika menemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran covid tersebut. Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit terhadap penggunaan keuangan negara, pihaknya sangat yakin BPK akan bekerja secara profesional dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
“Jika ditemukan penyimpangan, pasti masalah tersebut akan diserahkan BPK ke Kejaksaan atau Kepolisian untuk ditindak lebih lanjut.”pungkas Denny Lolong.
Pernyataan Ketua DPRD ini mendapat dukungan dari fraksi Demokrat dan fraksi Klabat di DPRD Minahasa Utara. Ketua fraksi Klabat Sintia Erkles mengatakan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK sangat tepat karena realisasi anggaran covid ini sudah menjadi buah bibir masyarakat.
“Dengan adanya pemeriksaan ini, semua akan terbuka ke publik apakah realisasinya sudah sesuai dengan anggaran yang dialokasikan atau malah ada penyimpangan. Hasil pemeriksaan BPK ini menjadi jawaban terhadap penggunaan dan realisasi anggaran covid di Minahasa Utara.”kata Erkles yang diaminkan ketua fraksi Demokrat Stendy Rondonuwu.(*/rul)
COMMENTS