Terkait Data DTKS Bitung, Kadinsos: Kami Kerja Keras Menuntaskan Sesuai Waktu Ditentukan

Bitung-Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), pemerintah baik dari tingkat pusat hingga tingkat kota/kabupaten tengah melakukan pendataan bagi siapa saja warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial (Bansos).

Beberapa temuan di lapangan terangkum oleh media ini diantaranya carut marut data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari warga terkait Bansos dan besaran sampai kesenjangan.

Contohnya warga ekonomi mapan dapat Bansos sementara warga tak mampu hanya gigit jari bantuan yang diberikan pemerintah.

Usut punya usut, hal ini terjadi karena suplai data dari daerah ke Kementerian Sosial RI tidak valid hingga bantuan yang disalurkan pemerinta pusat dalam bentuk bansos tidak tepat sasaran.

"Lucunya ada warga punya kapal penangkap ikan dan ada warga punya pohon kelapa penghasilan tiap tiga bulan jutaan adalah penerima BST dari kantor pos, masih ada contoh lain yang tidak pantas menerima bansos, karena warga miskin masih banyak " kata warga di Aertembaga

Diketahui, akar permasalahan di atas ternyata ada pada (DTKS)  atau Data Terpadu Kesejaktraan Sosial.

Dan DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program.

Siapa saja yang masuk data DTKS nantinya akan berpotensi menerima Jenis Bansos seperti Penerima Keluarga Harapan (PKH) Program Kartu Sembako Bantuam Sosial Tunai BST serta progran Bansos llainya.

Namun, banyak warga tak mengetahui hal ini hingga Pemerintah Kelurahan kerap menjadi bulan bulanan warga di salahkan akibat mereka tak mendapat bansos.

Menurut Kadis Sosial Kota Bitung Give Renaldow Mose AP.MSi kepada media ini menjelasakan DTKS saat ini memang menggunakan data yang suda lama jadi jangam heran bila terjadi polemik di lapangan.

"Kemarin saya baru mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Sosial Ibu Risma, dan dalam rakor itu di tekankan Terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Mensos Risma mengatakan bahwa DTKS dapat diubah, apabila itu tidak sesuai," kata mantan Camat Bitung Selatan itu.

Olehnya menurut Mose, Dinas Sosial Kota Bitung sejak tahun 2020 melakukan validasi DTKS Kota Bitung agar nantinya muncul DTKS baru yang di harapkan baik paling tidak meminimalisir persoalan di sebabkan data tidak valid.

"Nantinya Dinsos akan melaksanakan verifikasi dan validasi, kami juga punya mitra kerja TKSK dan Pendamping PKH sudah membantu di lapangan, pastilah DTKS harus sesuai fakta di lapangan dan foto rumah warga, sebab itu sangat di harapan warga membantu memberikan informasi yang benar kepada petugas pendataan , kami akan  kerja keras menuntaskannya sesuai waktu tentukan yakni di awal 2021ini " kata Mose.(serdi)