Walikota Maurits Siapkan Tenaga Handal, MoU Bersama BP2MI

Manado-Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani melakukan penandatanganan MOU dengan 2 Kepala Daerah sekaligus yakni Walikota Bitung Maurits Mantiri serta Walikota Tomohon Carrol Senduk yang berlangsung di aula SH Sarundajang Kantor Walikota Bitung Rabu (05/05/21).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa Kota Bitung dan Kota Tomohon merupakan kota/kabupaten ke 4 dan ke-5 di Sulawesi Utara yang telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan BP2MI, dimana sebelumnya yang sudah dilakuka MoU bersama Kabupaten Talaud, Sangihe, dan Minahasa Utara.

Dari data statistik Penempatan PMI asal Sulawesi Utara 5 tahun terakhir (sebelum pandemi) 2016 – 2020 dari 15 Kab/Kota di Sulawesi Utara Total Penempatan 1.966 PMI, dengan rata-rata penempatan per tahun 393 PMI.

”Yang terbesar dari Minahasa yakni 496 PMI dengan rata-rata per tahun hampir 100 orang PMI. Kemudian Kota Manado dengan penempatan PMI sebesar 362 PMI dengan rata-rata penempatan 73 orang PMI, dan ketiga, Kota Bitung yakni 344 PMI dengan rata-rata penempatan per tahun 67 PMI, sementara Tomohon tercatat sebanyak 95 PMI, dengan rata-rata di bawah 20 orang PMI dengan negara tujuan yakni Hongkong Singapura, Taiwan dan Malaysia,” kata Ramdhani.

Ditambahkannya, peluang kerja di luar negeri saat ini terbuka luas terutama di beberapa negara maju seperti Jepang Korea Selatan yang memiliki prospek yang bagus, baik dari sisi pelindungan maupun tingkat kesejahteraan. Peluang kerja di Jepang rata-rata gaji untuk jenis pekerjaan Caregiver dan Nurse atau perawat rata-rata 22 juta per bulan dengan kontrak kerja selama 5 tahun. Peluang kerja di Korea Selatan gaji di atas 20 juta per bulan.
”Ini angka penghasilan yang jauh dari rata-rata pekerja di negara kita, apalagi tingkat pelindungan yang sangat baik dengan tingkat rata-rata kekerasan yang sangat minimum.” tandasnya.

Lanjut Ramdhani, kedua negara tersebut sudah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui penempatan G to G maupun melalui skema penempatan mandiri dengan visa SSW atau Specified Skilled Worker untuk 14 jenis jabatan.
Untuk dapat memenuhi kuota pemerintah Jepang yang mencapai 500 tenaga perawat (nurse) dan perawat lansia (caregiver) untuk skema G to G dan 70.000 untuk skema SSW dan baru 20% dari kuota tersebut terpenuhi,serta Korea Selatan dengan kuota sebesar 8.800 orang dan baru terpenuhi 25,71%). Tentu untuk memenuhi kuota tersebut.

”Oleh karena itu, momentum hari ini sepatutnya dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pihak swasta, para pelaku usaha, termasuk LPK didalamnya, serta tentu masyarakat sipil atau NGO untuk bersama-sama mewujudkan PMI yang Merdeka, PMI yang berdaya, dan PMI yang sejahtera,” pungkasnya.

Ramdhani berharap Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon dapat membantu mensosialisasikan. ” Saya mengharapkan Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon dapat membantu untuk mensosialisasikan program-program BP2MI, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanahkan UU 18/2017,” tambahnya.

Walikota Bitung Maurits Mantiri menyambut baik kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani bersama Kepala BP2MI Benny Rhamdani sekaligus berkomitmen mempersiapkan strategi dan sarana untuk calon-calon pekerja migran yang akan dilatih secara terampil dan profesional untuk bekerja di luar negeri.

”Kita lihat nanti spesifikasinya seperti apa yang ditetapkan pihak BP2MI termasuk kebutuhan tenaga kerja. Contoh kalau speknya harus bisa berbahasa Jepang kita akan berupaya dan memfasilitasi minimal dia harus punya kemampuan berbahas Jepang.

Walikota menambahkan dengan adanya kerjasama antara BP2MI diharapakan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh calon PMI di kota Bitung guna meningkatkan perekonomian masyarakat serta membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah penganguran di daerah dan meningkatkan pendapatan melalui remitansi atau transfer uang ke penerima di negara asalnya yang akan dikirimkan oleh para PMI nantinya.

Dalam penandatanganan kerjasama tersebut turut hadir Gubernur Sulawesi Utara diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erni Tumundo, Walikota Tomohon Caroll Senduk, Wakil Walikota Bitung Hengki Hoenandar, Anggota DPD RI Stevanus Liow, Wakil Ketua DPRD KotaTomohon Johny Runtuwene, serta perangkat daerah terkait. (*/gnc/ifa)