17 Ribu Kartu BPJS Warga Sitaro di Nonaktifkan, Legislator Sitaro Mengadu ke DPRD Sulut

Manado - DPRD Sulut kedatangan tamu dari Kabupaten Kepulauan Sitaro saat sejumlah Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP dan Golkar DPRD Kepulauan Sitaro berkunjung ke DPRD Sulut, Rabu (6/10/2021).

Adapun tujuan kunjungan tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sitaro terkait BPJS.

“Yang akan kami sampaikan terkait keikutsertaan BPJS bagi 17 ribu masyarakat Sitaro kiranya diaktifkan kembali. Jika masalah ini tidak diselesaikan kami memandang ini menjadi persoalan yang sangat besar. Kami mengalami sendiri bagaimana masyarakat Sitaro yang dirujuk ke RSUP Prof Kandou kemudian batal dioperasi dikarenakan kepesertaan BPJS non aktif. Dan mereka menanggung biaya sendiri sebesar Rp 20 juta. Mereka berteriak meminta tolong dan akhirnya kami turun tangan,” ungkap Ketua Fraksi PDI P Sitaro, Moghtar Kaudis kepada anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan yang menerima kunjungan tersebut.

Ada beberapa kejadian pula terjadi di RS Sitaro. “Bayangkan jika 17 orang semua sakit, dan tiba-tiba mereka membawa kartunya dan dikatakan tidak aktif lagi. Sementara saat pertama mereka menerima bantuan ini sangat senang karena visi-misi Kabupaten Sitaro atau bupati kami saat ini adalah memberikan perlindungan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan perlindungan saat berobat itu gratis,” tuturnya.

“APBD kami bisa mengcover tapi mengingat saat ini pendapatan kami sangat kecil. Kami hanya bisa mengcover di BPJS itu sebesar 11 ribu lebih masyarakat Sitaro, dan kami masih kekurangan mencakup 17 ribu masyarakat lainnya. Kami datang ke sini untuk memohon dengan sangat dan tolonglah kami, apalagi kami mendengar APBD 2022 belum dibahas,” jelasnya.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Sitaro, Heddy Janis ikut mengungkapkan permasalahan BPJS dirasakan semua anggota DPRD Sitaro saat melakukan reses. “Saat kami berkunjung reses akan selalu ditanya masyarakat adakah bantuan BPJS Kesehatan ini. Karena kartu yang dipegang ini sudah tidak aktif, ini penyebabnya kami datang kesini,” ujarnya.

“Tanggungan BPJS ini, saat saya masih menjabat Sekda bantuan bagi masyarakat miskin terbagi tanggungjawabnya, ada dari Kabupaten Sitaro untuk kartu KIS-nya, ada tanggungjawab Pemprov Sulut dan pemerintah pusat. Dan yang mentok di sini adalah dari pemprov, sedangkan Sitaro hingga saat ini berjalan dengan baik. Dan kami sangat bermohon tanggungjawab provinsi karena tahun kemarin dan tahun ini tidak berfungsi. Tahun 2022 kebetulan APBD masih dalam pembahasan, tolong tanggubgjawab provinsi ini diwujudnyatakan. Jadi 17 sekian merupakan tanggungjawab provinsi sekiranya berkenan dapat diaktifkan kembali sehingga kepercayaan masyarakat ada terhadap pemerintah,” ucapnya.

Menanggapi penyampain para legislator Sitaro, Melki Jakhin Pangemanan politisi PSI yang duduk di komosi 1 DPRD Sulut menyampaikan bahwa masalah ini menjadi persoalan yang sangat penting.
“Saya jika tidak konfrontasi seperti ini pasti tidak tahu persoalan yang sangat substantif yang terjadi di Sitaro. Saya sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPJS tadi, untuk pembiayaan dari APBD tahun 2020 ternyata mengcover 17.192.000 keikutsertaan BPJS yang ada di Sitaro, kemudian tahun 2021 dia tinggal menyisakan 1.903, dan sisanya hampir sekitaran 17 ribu, 16 ribu lebih yang tidak lagi di cover oleh pemerintah Provinsi Sulut,” kata anggota DPRD Dapil Minut-Bitung Ini.

Ia juga menyebut, sudah ada usulan disampaikan kepada Pemprov Sulut melalui Dinkes Sulut. “Kita menyadari kemarin ada refocusing anggaran akibat pandemi. Tetapi kami Komisi IV selalu mengingatkan pemerintah melalui dinas bahwasanya pelayanan kesehatan dan pendidikan harus diperhatikan,” cetusnya.

“Ini akan saya sampaikan ke ketua DPRD Sulut terkait masalah yang dialami oleh masyarakat Sitaro, di komisi IV sebelum pembahasan KUA PPAS akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan komisi terkait, dan perangkat daerah terkait akan kami panggil sebelum pembahasan pada APBD dengan Badan Anggaran, sebelum disitu saya mau sampaikan bapa-Ibu saya akan janji dan komitmen, saya akan bersama ketua DPRD untuk mendorong ini, jika kedepannya ini tidak terealisasi saya akan ikut dengan bapak-ibu mengajak 16 ribu lebih masyarakat Sitaro, kita turun demo ke pemerintah Provinsi Sulut, saya siap pasang badan, saya dapil Minut-Bitung tapi urusan kerakyatan itu urusan masyarakat Sulut, makanya jika itu tidak terealisasi saya kira jadi kepemimpinan buruk di Sulut, kepekaan juga perlu ada di pemerintah kita saat ini,” tegas politisi yang di kenal vokal dan kritis dalam menyanlaikan aspirasi ini.
(**/Oby)