Manado-Pemprop Sulut dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) akhir secara persuasif melakukan pengosongan Lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang ditempati masyarakat, Kamis (11/11/2021).
Menariknya pengosongan lahan yang berkerjasama dengan Pemkot Bitung ini berlangsung dengan damai tanpa ada pergesekan.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE memberikan apresiasi pada aparat dan masyarakat.
"Terima kasih masyarakat menyadari," kata Olly Dondokambey di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (11/11/2021).
Gubernur Olly Dondokambey menekankan bahwa ini bukan merupakan penertiban.
"Jadi bukan penertiban, tapi Pol PP membantu masyarakat pindahkan barang-barang," ungkapnya lagi.
Setelah lahan sudah kosong, Olly Dondokambey siap menyodorkan lahan KEK Bitung itu untuk ditempati investor yang akan menanamkan modalnya
"Kita presentasikan ke Investor, target bulan ini. Semua jalan lancar investor masuk," ujar Mantan Anggota DPR RI.
Mangala mengatakan, pada penertiban lahan KEK, disiapkan sebanyak 2500 personel yang terdiri dari pihak TNI, Polri dan Satpol-PP Provinsi Sulut dan Pemkot Bitung serta Minahasa Utara dan Manado.
“Proses penertiban berlangsung aman terkendali. Konsep awal adalah penertiban. Namun karena para warga sudah berkomitmen untuk tidak melawan makanya beralih status dari penertiban menjadi pemindahan,” ungkap Mangala
Ia pun menjelaskan bahwa, Sebelum dilakukan penertiban, sudah dilakukan rapat koordinasi, termasuk tadi pagi pertemuan dengan perwakilan masyarakat disini.
“Warga pun komitmen, mereka siap pindah,” ungkap Mangala di lokasi KEK Bitung.
“Karena konsepnya berubah otomatis penanganannya berubah. Kami berikan kesempatan warga yang membongkar sendiri,” terangnya
Dibeberkan Mangala, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung menyiapkan sarana angkutan untuk mengangkut barang dari para warga.
Kasat Pol PP Sulut, Farly Kotambunan yang turun dalam penertiban tersebut menyampaikan situasi di Lahan KEK berlangsung aman.
Penertiban tak ada yang menghalangi, petugas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengamankan barang -berabg mereka, sebelum eksavator bekerja.
"Keadaan aman dan terkendali," ujarnya lagi.
Adapun penertiban sudah berulang kali dilakukan aparat, namun ada masyarakat yang kembali menempati lahan tersebut. Lahan tersebut harusnya untuk kawasan industri ini.
Pemprop sudah mengeluarkan 3 kali surat peringatan, sebelum melakukan penertiban sekitar 2027 baangunan di lokasi.
"Awalnya kami sampaikan pada masyarakat yang berada di lahan KEK untuk menertibkan bangunannya sendiri dan kami berterima kasih pada masyarakat yang dengan suka rela memlakukan penertiban sendiri," ucap Kasat Kotambunan.
Penempatan lahan oleh masyarakat ini menghambat pembangunan KEK Bitung sebagai salah satu proyek strategis nasional. Apalagi KEK Bitung sudah diresmikan ooleh Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Olly Dondokambey, April 2019.(ifa)
COMMENTS