Manado-Dengan mengantongi izin serta kontrak karya dari Kementerian, aparat dan pihak terkait akan memberikan pengamanan dalam setiap aktivitas yang dilakukan PT Tambang Mas Sangihe (TMS).
Hal ini tersirat pada pertemuan bersama pihak terkait soal tak diangkutnya alat berat PT TMS di KM Porodisa KM Porodisa dari Pelabuhan Ferry Mobongo Amurang Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), ke Pelabuhan Ferry Pananaru Tamako Kabupaten Sangihe akhir pekan lalu.
Pertemuan yang dilakukan di Ruang Anggrek Hotel Luwansa Manado pada Jumat (04/03/2022) itu menghadirkan sejumlah pihak secara virtual dari Kementerian Perhubungan RI yakni
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi, Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ir Budi Junaidi serta Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Moh Yusuf Hadi.
Sedangkan yang hadir langsung adalah Perwakilan PT TMS, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wil. XXII Sulawesi Utara Reinhard Ronald, perwakilan Polda Sulut Dirops Polda Sulut AKBP Uki, perwakilan Dinas Perhubungan Sulut yakni Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Stenly Pantinbano, General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bitung Sugeng Purwono, perwakilan Dishub Sangihe, Perwakilan Dishub Sangihe.
Turut hadir Kapitalauang (Kepala Desa) di Pananaru Tamako serta tim dari Save Sangihe Island di bawah pimpinan Koordinator Alfred Pontolondo pada rapat yang seharusnya membahas soal pengangkutan alat berat yang merupakan kewenangan pihak perhubungan.
Adapun seharusnya pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilatah XXII Sulut selaku 'tuan rumah' yang pengundang, tapi justru yang memimpin rapat adalah Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ir Budi Junaidi.
Seperti dikatakan AKBP Uki pihaknya siap melakukan pengamanan pengangkutan kapal bahkan hingga menempatkan personil di Kapal KM Porodisa saat pengangkutan.
"Saat ini pun kami siap mengawal pengangkutan alat di kapal jika dimintakan, asalkan semua sudah sesuai ketentuan aturan dan tidak melanggar hukum," jelas AKBP Uki.
Pada kesempatan ini pun pihak PT TMS menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapat izin untuk melakukan pengawalan setelah menyurat ke Polres Sangihe serta Brimob Sulut.
Sedangkan Kabid Perhubungan Laut dan ASDP Sulut Stenly Pantinbano mengatakan bahwa seharusnya soal pengangkutan harus mengutamakan pelayanan Pengangkutan dengan tidak masuk ke ranah yang bukan kewenangan pelayaran.
"Sebaiknya harus memprioritaskan soal pelayanan pengangkutan, dengan tidak masuk ke hal-hal lain yang di luar tugas kita, asalkan sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku," jelas Kabid Pantinbano pada pertemuan tersebut.
"Kami dari pihak PT ASDP Bitung sangat mendukung investasi di daerah," kata
GM PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bitung Sugeng Purwono.
"Karena pertimbangan keselamatan ABK kami hingga kami tak bisa mengangkut peralatan tersebut, apalagi belum ada jaminan keamanan dari pihak perusahaan, kalau sudah ada jaminan kami siap mengangkutnya," tambahnya.
Pada kesimpulan akhir rapat yang dipimpin Direktur TSDP Ir Budi Junaidi itu pun tak memberikan putusan yang pasti.
"Jadi disarankan sebaiknya untuk menunda dulu pengangkutan alat dari PT TMS, hingga ada kepastian hukum atau ada solusi ke depan nanti," terang Dir Budi Junaidi secara virtual.
Sungguh ironis di akhir pertemuan sejumlah pihak tidak mau menandatangani berita acara rapat hingga pihak BPTD Wilayah XXII Sulut yang memutuskan akan membuat notulen rapat tersebut.
Pihak PT Tambang Mas Sangihe jelas kecewa dengan putusan mengambang pertemuan ini.
"Ini mengecewakan. Kami dipersulit dengan berbagai jalan untuk membawa drilling-rig ke Sangihe," sesal CEO PT TMS Terry Filbert.
Dia kecewa lantaran PT TMS telah bekerjasama sangat baik dengan Kementerian ESDM dan berbagai departemen di Indonesia untuk memperoleh izin tambang.
"Jadi, sangat menyedihkan bila ada oknum-oknum yang melakukan aksi mengganggu perekonomian Indonesia. Hal ini menyulitkan Indonesia untuk mendapatkan investasi asing," jelas Gilbert.
Menurutnya mayoritas investor Kanada tidak akan melirik investasi di Indonesia karena ulah beberapa pihak.
"Walaupun saya senang mengetahui Presiden Jokowi sedang bekerja keras untuk mengubah ini. Harusnya kita semua mendukung presiden untuk menumbuhkan kesejahteraan Indonesia secara keseluruhan," tutupnya.(*)
COMMENTS