Manado-Mewakili Gubernur Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (20/04/2022).
Rakor ini dihadiri para Bupati/Walikota serta sekretaris kabupaten/kota dan kepala Bank Indonesia perwakilan Sulut.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menjelaskan kegiatan HLM TPID digabungkan dengan HLM TP2DD, memang sangat relevan, di tengah upaya kita kini, membangkitkan perekonomian pasca diterjang pandemi, memulihkan ekonomi di daerah dengan percepatan dan perluasan digitalisasi, dan tentunya memastikan inflasi di daerah tetap terkendali, terutama menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan, seperti Idul Fitri yang kesemuanya adalah untuk mendukung dan menciptakan kemajuan di daerah Bumi Nyiur Melambai.
“Karena kecenderungan kecenderungan peningkatan inflasi sering terjadi menjelang perayaan Idul Fitri, yang disebabkan antara lain harga komoditas yang bergejolak bahkan mengalami kenaikan.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, maka kami mengharapkan seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, dapat memperhatikan perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis di daerah masing-masing, serta menerapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagimana telah disusun oleh masing-masing TPID,” tegas Kandouw.
Lanjutnya, beberapa sub-program yang penting menjadi perhatian dan kita lakukan bersama menjelang periode HBKN Idul Fitri, yakni, Peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok berupa penguatan Cadangan Pangan Pemerintah, Fasilitasi distribusi pangan oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Peningkatan kualitas dan keakuratan data harga dan pasokan serta untuk menjaga ekspektasi masyarakat melalui komunikasi rutin dan terpercaya.
“Dengan Peta Jalan (Road Map) yang disahkan, kiranya dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh OPD dan RKUD yang berada di SK Struktur Organisasi Anggota TP2DD, untuk kemudian diimplementasikan agar terwujud elektronifikasi transaksi Pemda sesuai dengan timeline 2022 – 2025,” pungkasnya.
Diketahui, acara di hadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) Arbonas Hutabarat, MBA, Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut serta undangan lainnya.(*/ifa)
.jpg)
COMMENTS