Manado-Pernyataan tegas diungkapkan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw saat memimpin Rakor Progres Revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di ruang rapat Wagub lantai 6 Kantor Gubernur di jalan 17 Agustus Manado, Kamis (07/04/2022).
Mantan Ketua DPRD Sulut ini mengingatkan agar jajaran SKPD terkait dalam hal revisi perda RTRW harus mengutamakan kepentingan rakyat Bumi Nyiur Melambai.
"SKPD terkait haus punya target kerja, dan yang paling penting substansi perdanya harus berorientasi pada kepentingan rakyat Sulut, bukan kepentingan golongan,"tegasnya.
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat memimpin Rakor Progres Revisi Perda RTRW Sulut di ruang rapat Wagub lantai 6 Kantor Gubernur, Kamis (07/04/2022).
Dia juga mengingatkan kepada jajaran perangkat daerah terkait cara pikir dan cara kerja, meletakkan fondasi dengan berbagai aturan guna mendukung pembangunan dan berkemajuan daerah.
“Cara berpikir dan cara kerja kita harus lebih visioner dan berkemajuan. Konsep pembangunan disusun bukan hanya untuk satu, dua, tiga tahun ke depan, tapi 50 tahun ke depan,” tegasnya lagi.
"Terutama yang berkaitan dengan infratruktur publik harus dipercepat karena sudah mendesak dan dibutuhkan." Terang Wagub Kandouw pada wartawan media ini melalui pesan WhatsApp, Kamis malam.
“Dibutuhkan untuk apa? Untuk segala aspek, perencanaan pembangunan serta investasi. Menurut Saya semua sendi-sendi yang punya kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan (revisi Perda) ini sekarang,” ungksp Kandouw.
Kandouw menuturkan, dirinya sudah lama menantikan revisi Perda RTRW Sulut karena erat kaitannya dengan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai kedepannya.
“Karena Saya sendiri hampir 20 tahun jadi politisi dari DPR sampai eksekutif, dari awal Saya aktif ini sudah ditunggu-tunggu. Karena ini memang suatu hal yang menurut hemat Saya, pembangunan ini bukan cuma struktur melainkan fondasi. Fondasi regulasi, fondasi strategi, fondasi untuk roadmap kita,” ungkapnya.
Kandouw mengharapkan, pelaksanaan Rakor Revisi Perda RTRW dapat menjadi sarana dalam menyamakan visi oleh segenap komponen TKPRD Sulut maupun stakeholder terkait.
Menurutnya, signifikansi Revisi Perda menjadi hal utama terkait dalam menyamakan visi.
“Dengan adanya visi yang sama, kita berpatokan supaya lebih cepat lebih bagus. Karena ini nantinya jadi Perda usulan ke DPRD, dan perlu diketahui bersama, di kabupaten/kota sudah ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan sudah ada deadline-nya, baik deadline secara materi maupun secara perundang-undangan dengan anggota dewan,” jelasnya.
“Deadline ini juga harus kita kawal, supaya di dewan juga mulus perjalanannya. Ada dinamika-dinamika, tapi tetap on-schedule. Jadi ini merupakan kepentingan rakyat Sulawesi Utara bukan kepentingan sekelompok orang,” tambahnya.
Disimpulkannya, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam Revisi Perda RTRW Sulut diantaranya yaitu manajemen waktu, substansi, longrun, kearifan lokal, kompetisi antar daerah, dan terakhir aspek yuridis.
“Jadi yang pertama, time schedule jadwalnya lebih cepat lebih bagus, sampai jadi Perda. Kedua, substansi. Ini penting, harus berbasis kerakyatan selalu. Yang ketiga longrun, keempat kearifan lokal, jangan diabaikan. Kelima, kompetisi dengan daerah lain. Terakhir yang keenam, aspek yuridis,” tandasnya.
Kepala Dinas PU Sulut Ir Alex Watimena yang mengikuti Rakor ini mengatakan secara spesifik yang ditekankan Wagub Steven Kandouw, adalah percepatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) terintegrasi dalam RTRW untuk dirampungkan pada tahun 2022 ini.
"Menjadi prioritas adalah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil." Tulis Kadis Alex Watimena melalui pesan WhatsApp, Kamis malam.
Demikian juga dikatakan Kepala.DLH Sulut Ir Limi Mokodompit MM bahwa apa yang menjadi petunjuk pimpinan menjadi prioritas yang akan dilakukan.
"Untuk persoalan lingkungan tetap menjadi prioritas yang harus diperhatikan," tandas sosok familiar ini.
Hadir pada rapat ini sejumlah pejabat eselon 2 Pemprop Sulut, diantaranya Kadis PU Alex Watimena, Kepala DLH Limmi Mokodompit, Kadis ESDM Fransiscus Maindoka, Kepala BPBD Joy Oroh, Kadis KP Tienneke Adam,Kadis Perindag Edwin Karundeng, Karo Hukum Flora Krisen dan Karo Barjas Wanda Musu.(*/ifa)
COMMENTS