Sulut- Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi I DPRD Sulut mengunjungi beberapa titik di Kotamobagu.
Berdasarkan hasil kunjungan itu, Komisi I mengadakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait. Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Hendry Walukouw yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut mengungkapkan seputar kunjungan kerja dimaksud, bahwa komisi I DPRD Sulut baru-baru ini telah melakukan kunjungan kerja secara khusus di Dinas PMD Kotamobagu. Kunjungan itu tentu ingin mengetahui secara langsung kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di kotamobagu. PMD Kotamobagu memang prioritas bagi Komisi I,” tandas Walukouw di RDP dengan Dinas PMD Provinsi sulut, Kamis (23/6).
Merespon penyampaian Hendry Walukouw, Kepala Dinas PMD Sulut Ferry Sangian dalam pemaparannya menjelaskan program kegiatan dinas PMD Sulut tahun 2021 disertai dengan catatan dan hasil kinerjanya sepanjang tahun 2021. Dilanjutkan dengan pemaparan Rencana Kegiatan Dinas PMD Provinsi sulut tahun 2022″, ungkapnya.
Saat rapat dengar pendapat, Henry Walukouw, tertarik membahas terkait tahapan pemilihan hukum tua (pilhut) atau Sangadi di BMR.
Saya melihat adanya perbedaan dari hasil kunjungan di lapangan dengan proses pelaksanaan tersebut. Kita melihat akan ada yang running tahun ini, bahkan
ada yang akhir tahun belum ada kejelasan.
"Pertanyaannya, konsep daripada dinas PMD provinsi Sulut ini seperti apa dalam mengkoordinasikan pilhut-pilhut se Sulut, apakah bisa tuntas di tahun 2022 atau 2023 ? Karena mengingat 2024 sudah tahun politik bahkan tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai tahun ini. Kira-kira seperti apa,"tanya Walukouw.
Walukouw menambahkan, Jangan nanti ada kabupaten/kota bahkan ada yang tertinggal, tidak mungkin pelaksanaannya di tahun 2023, dimana lewat akhir tahun itu pasti akan tergeser ke tahun 2025 sedangkan saat ini saja sudah begitu banyak yang diisi olah para Pejabat Hukum Tua (Sangadi).kami mendorong hal ini jangan sampai target kerja 2022 tidak tercapai.
” Itu akan mempengaruhi siklus pengelolaan dana desa, program – program dinas PMD Kabupaten/Kota bahkan bisa juga mempengaruhi program dinas PMD Provinsi Sulut dalam rangka menyikapi hal- hal diatas. Komisi I mendorong progres Dinas PMD Sulut, agar target kinerjanya bisa tercapai sesuai program yang telah terbentuk untuk tahun 2022," tandas Legislator dari Dapil Minut – Bitung ini.
Menjawab pertanyaan Hendry Walukouw, terkait kesiapan dinasnya dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan tahapan pilhut tahun 2024 di kabupaten/kota. Kadis Ferry Sangian menyatakan siap dengan komitmen sumber daya yang tangguh, bersemangat bekerja untukmenuju Sulut Semakin Heba," pungkasnya. (Oby)
.jpg)
COMMENTS