Manado-Adanya perkawinan dini menjadi salah satu pemicu stunting di daerah.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven Kandouw saat membuka Penilaian Kinerja Tahun 2022 terhadap pelaksanaan delapan aksi konvergensi 4 kabupaten lokus Konvergensi Penurunan Stunting, Kamis (02/06/2022) di Hotel Aryaduta Manado.
Wagub Kandouw pun takut kawin muda itu menjadi culture di Bumi Nyiur Melambai. Sebab, kalau sudah jadi culture tak bisa diubah.
Kata wagub, dengan perkawinan dini akan muncul beberapa masalah 'menghasilkan' stunting.
"Pertama secara genetik berpotensi. Kedua kemapanan ekonomi, anaknya akan tabiar (tidak terurus). Potensi perceraian tinggi. Makanya kawin muda di bawah 18 tahun itu jangan sampai," tegas Wagub Kandouw.
Lebih jauh dikatakan Wagub Kandouw untuk penurunan stunting di Sulut yang harus diperhatikan adalah masalah data. Olehnya, data bayi itu diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
Kedua, menurut dia, yang perlu dikonvergensi, penetrasi, tindakan yang dilakukan secara terintegrasi.
"Saya lihat masalah stunting mau tidak mau terintegrasi. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab BKKBN. Ini bicara luas, bicara infrastruktur, bicara sanitasi. Makanya perlu terintegrasi," tukasnya.
Selain itu, mantan Ketua DPRD Sulut ini membeber penanganan stunting diperlukan pendanaan.
"Terakhir bukan hanya hati dan pikiran tapi pendanaan. Mau kerja gimana kalau tak ada pendanaan. Masalah kebersihan, masalah suplemen harus dirancang semuanya. Infrastruktur juga penting. Semuanya itu perlu dana. Jadi, bicara ini harus ada dukungan pendanaan," pungkas wagub.
Usai pembukaan, Wagub Kandouw memantau empat kabupaten yang menjadi lokus Konvergensi Penurunan Stunting di Sulut. Keempat kabupaten itu Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow dan Minahasa Utara.
Hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi, Team Leader Technical Asisten Region 5 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Sam Patoro Larobu, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Tino Tandayu, Kepala Badan Pusat Statistik Sulut Asim Saputra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulut Jenny Karouw, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Sulut Lynda Watania, Kepala PUPR Sulut Alexander Wattimena, Kepala Dinas Kesehatan Sulut Debbie Kalalo dan perwakilan kabupaten/kota di Sulut.(*/ifa)
.jpeg)
.jpeg)
COMMENTS