Manado- Komisi 3 dalam menjalankan tugas ookok dan fungsi (TUPOKSI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Silawesi Utara (Sulut).
Adapun RDP ini membahas beberapa hal terkait penanggulangan bencana di daerah Nyiur Melambai di ruang Komisi III Gedung DPRD Sulut, Selasa (5/7/2022).
Kaban BPBD Privinsi Sulawesi Utara Joi Oroh mengatakan, untuk daerah kepulauan karena jauh bantuannya terbatas.
“Jadi disana daerah kepulauan untuk bantuan-bantuan terbatas karena agak jauh. Tadi kami sudah sampaikan saat RDP dengan Komisi III DPRD Sulut tetap akan kami sediakan di pengadaan tahun 2022 ini untuk bantuannya,” ucap Kaban BPBD Sulut saat di wawancarai awak media ini usai RDP.
Lanjut Oroh, Terkait dengan pertanyaan anggota DPRD Sukut Dapil Nusa Utara Sherly Tjanggulung mengenai pembuatan talut di Moronge untuk bantuan dari BPBD Provinsi itu sudah di verifikasi oleh salah satu pejabat eselon II Kedeputian Bidang Rekonstruksi pada Dua (2) bulan lalu.
“Jadi itu ada pembangunan talut, kemudian kalau tidak salah ada jembatan dan memang itu perlu di verifikasi dengan data yang akurat oleh pusat karena anggaran dari pusat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi”
“Pelaksanaannya biasa langsung di serahkan ke Kabupaten/Kota dan itu masuk APBD Kabupaten/Kota langsung masuk ke Kas Daerah, Provinsi hanya monitor saja, nanti daerah yang akan proses lelang,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kaban BPBD Sulut mengungkapkan, untuk diketahui daerah Minahasa Selatan (Minsel) data 126 Kepala Keluarga yang terdampak musibah, seperti apa yang sudah kami sampaikan tadi, saat ini untuk penanganan pengungsi kami tetap bersama-sama Pemda Minsel.
“Untuk pemenuhan bantuan dasar makan minum sandang pangan itu terpenuhi. Saat ini juga Pemerintah Kabupaten Minsel sedang menyiapkan tempat Hunian Sementara (Huntara) kurang lebih 120 unit tempat tinggal bagi mereka di kilo meter dua, sambil juga pemerintah Kabupaten Minsel menyiapkan untuk hunian tetap, dan itu pelaksananya lintas sektor”
“Pemerintah sediakan lahan dan pembangunannya PUPR Pusat termasuk fasilitas air, jalan dan sebagainya,” pungkasnya. (**/Oby)
COMMENTS