Manado- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional berlangsung alot. Adanya masalah teknis yang dibahas jadi salah satu penyebab. Meski begitu panitia khusus (Pansus) sudah tuntas 'menguliti' isi per pasal aturan tersebut.
Hal tersebut ditegaskan, Ketua Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Ranperda Pengelolaan TPA Sampah Regional, Fabian Kaloh. Ia menyatakan, pihaknya telah menyelesaikan pembahasan 17 bab dan 50 pasal Ranperda tentang Pengelolaan TPA Sampah Regional bersama perangkat daerah terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut dan Kabupaten kota, Kepala Biro Hukum Sulut bersama staf dan Kepala Bagian Hukum di 5 Kabupaten kota yakni Manado, Minahasa, Tomohon, Minut dan Bitung, Senin (25/7), di ruang serbaguna DPRD Sulut.
Kaloh mengungkapkan di pembahasan yang baru saja digelar, berjalan cukup alot. Hal itu karena Ranperda ini substansinya mengatur tentang kerja sama antar daerah yakni Provinsi Sulut dengan 5 kota kabupaten dalam mengelola sampah di TPA regional.
“Kita bicara teknis soal itu. Soal berapa banyak sampah yang dibuang di TPA regional per hari per kota kabupaten. Kemudian ada konsekuensi dan tanggung jawab dibahas di dalamnya. Maka dari itu jadi alot pembahasannya,” ujar Ketua Pansus kepada wartawan usai rapat.
Dalam perjalanan sampah ini menuju TPA regional, itu tanggung jawab kota kabupaten. Setelah di TPA, jika ada dampak lingkungan itu tanggung jawab provinsi Sulut. Dalam hal ini, provinsi juga bisa memberikan kewenangan kepada lembaga atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Ia mengatakan, tugas BLUD adalah mengelola sampah dari kota kabupaten. “Jadi dampak lingkungannya, jika sudah di TPA tanggungjawabnya BLUD tapi proses perjalanan sampah yang di bawah ke TPA adalah tanggung jawab kota kabupaten,” Ucap Personil Komisi I DPRD Sulut.
Kaloh mengatakan, untuk mengantisipasi dampak itu, sampahnya harus dipilah dari rumah atau sumbernya guna meringankan tugas pengelola karena kalau tidak, cepat full. "Di TPA regional, semua sampah langsung dimusnahkan tidak ada yang dipilah-pilah lagi," tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Terkait retribusi sampah ia menuturkan, nantinya ada kerjasama provinsi dengan kota kabupaten berupa Memorandum Of Understanding (MoU). Tahapan selanjutnya pansus akan melaporkan ke pimpinan dewan untuk kemudian sebelum difasilitasi ke Kemendagri akan konsultasi dulu ke Fraksi-fraksi walaupun anggota Fraksi itu masuk pansus. “Mudah-mudahan catatan-catatan yang nantinya muncul di hasil fasilitasi itu tidak banyak. Akan dimaksimalkan, tiga sampai empat minggu ke depan selesai,” ucap legislator daerah pemilihan (dapil) Bitung-Minut. (**/Oby)
COMMENTS