Manado- Program program yang dinilai pro rakyat sebaiknya tidak dilakukan pemangkasan. Hal ini sebagaimana diutarakan personil Banggar DPRD Sulut Henry Walukouw saat rapat dengan tim TAPD pemprov sulut dalam pembahasan RAPBD Tahun 2023, di ruang paripurna DPRD Sulut, Kamis (3/11/22) kemarin.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPDD Sulut ini juga menyentil soal program pro rakyat yang dananya sempat dirasionalisasi.
Menurutnya penghematan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah yang akan ditata lewat APBD itu memang harus dilakukan mengingat kondisi keuangan yang masih terpengaruh dengan krisis global, tetapi Politisi Demokrat ini mengingatkan agar anggaran untuk program kegiatan yang menyentuh langsung dengan masyarakat hendaknya tidak dilakukan karena hal tersebut akan berdampak kurang baik bahkan justru akan lebih mempengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat.
“Perlu pendalaman yang lebih, jangan sampai program yang pro masyarakat dipangkas.sebab jika ini terus dilakukan dampaknya sangat terasa bagi masyarakat yang masih tetap mampu bertahan ditengah tantangan global,” tegas Walukouw
Dirinta mencontohkan pemangkasan anggaran yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ada bantuan pada kelompok dan UKM sebesar Rp 400 juta pada tahun ini dipangkas, juga di Biro Hukum. Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang perda-nya sudah setahun disosialisasikan, ternyata dananya sangat minim.
“Kenapa anggaran untuk program pro rakyat dananya dipangkas sementara untuk biaya program yang lebih beorientasi pada hal- hal yang kurang penting justeu tidak disentuh,” kata Walukouw.
Usulan untuk biaya makan minum pada APBD tahun 2023 akan dipangkas menurut Walukouw itu wajib dilakukan, agar terjadi penghematan sehingga anggara untuk program pro rakyat tetap ada dan diberikan kepada masyarakat. (***/Oby)
.jpeg)
COMMENTS