OD-SK Saksikan Penetapan APBD Sulut 2023 Rp3,8 T dan 3 Ranperda, Gubernur Olly DPRD Sulut

Manado-Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK), menghadiri sidang Paripurna DPRD Sulut di Kantor DPRD Sulut di Kairagi, Selasa (08/11/2022).

Rapat paripurna ini pun terkait penetapan APBD Pemprov Sulut tahun 2023 berbanderol Rp3,8 triliun.

Juga ditetapkan Propemperda Provinsi Sulut Tahun 2023, Pengambilan Keputusan terhadap 3 Ranperda tentang APBD Provinsi Sulut T.A. 2023, yakni Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Provinsi Sulut Tahun 2022-2025, Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Serta Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2022-2050 dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2051.

Pada kesempatan ini Gubernur Olly Dondokambey memberikan apresiasi atas sinergitas antara DPRD Sulut dengan Pemprov Sulut yang berjalan dengan baik, dengan tujuan bersama mensejahterakan rakyat.

"Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulut, yang telah menginisiasi pelaksanaan rapat ini dengan penyatuan berbagai agenda strategis, dimana ini merupakan wujud efektivitas dan efisiensi,"  ungkap Gubernur Olly.

“Perwujudan dari Propemperda selalu memberi pengaruh dan mampu menjawab persoalan-persoalan dalam proses tumbuh kembang daerah. Karena itu, diharapkan keseluruhan Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 yang ditetapkan hari ini, akan terealisasi pada tahun mendatang dan nantinya dapat membawa progres terhadap pembangunan di daerah ini ke arah yang lebih maju, membawa Sulawesi Utara semakin maju dan sejahtera,” ucap Gubernur Olly.

Lebih lanjut Gubernur Dondokambey menyampaikan APBD Provinsi Sulut TA 2023 yang telah disahkan ini memprioritaskan pada pemenuhan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi. 

“Selain itu juga mengakomodir pemenuhan anggaran dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah, dan mengakomodir kebijakan anggaran untuk upaya penanganan Pandemi COVID-19 beserta dampaknya (sesuai ketentuan),” tambahnya.

Orang nomor satu di Sulut ini juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Provinsi (Deprov) Sulut, khususnya Pansus pembahasan 3 Ranperda (Ranperda tentang RIPPAR Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025, Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) yang dengan komitmen melakukan pembahasan komprehensif, sehingga bisa ditetapkan menjadi Perda.

“Kiranya dalam pelaksanaan ketiga Perda ini, kita tetap bersinergi dalam orkestrasi yang harmoni, hingga kesemuanya dapat mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran sebagaimana termuat dalam masing-masing Perda,” tukas Gubernur Olly.

Sedangkan pihak DPRD Provinsi Sulawesi Utara memasukan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Perda) di daftar Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2023.

11 Rancangan Perda itu 5 di antaranya inisiatif DPRD, sementara 6 lainnya diusulkan Pemprov Sulut

Careigh Naichel Runtu, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Sulut menyampaikan Fungsi DPRD satu di antaranya terkait pembentukan Perda.

"Badan Pembentukan Perda sudah berupaya menjalankan tugas, berperan sebagai Kordinator penyusunan Propemperda," kata Politisi Partai Golkar ini .

Ranperda itu terdiri dari 5 Inisiatif DPRD dan 6 usulan Gubernur, sesuai hasil konsultasi di Kemendagri.

Usai disampaikan, 11 Rancangan Perda itu pun ditetapkan di Rapat Paripurna, untuk dikerjakan sepanjang tahun 2023.

Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen menyampaikan, tahun 2023 ini pembahasan Rancangan Perda nanti mengacu di Propemperda, meski begitu tetap ada pengecualian

"Pengecualian dalam keadaan tertentu Gubernur dan DPRD bisa mengajukan di luar Propemperda," kata Politisi PDI Perjuangan ini. 

6 Rancangan Perda Inisiatif Gubernur

- Rancangan Perda Pembangunan Industri

- Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

- Rancangan Perda Kebudayaan Daerah

- Rancangan Perda atas Perubahan Perda 2 tahun 2014 terkait RTRW 2014-2034

- Rancangan Perda Penanggulangan Bencana Daerah

- Rancangan Perda Penyelenggaraan Perizinan di daerah

5 Rancangan Perda Inisiatif DPRD

- Rancangan Perda Pemberdayaan Pemuda

- Rancangan Perda Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano

- Rancangan Perda Kerukunan Antar Umat Beragama

- Rancangan Perda Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah

- Rancangan Perda Jaringan Utilitas

Turut hadir dalam kegiatan, Pj. Sekdaprov. Praseno Hadi, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator/Fungsional Ahli Madya di lingkungan Pemprov Sulut.(*/ifa)