MANADO – DPRD Provinsi Sulawesi Utara lewat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut selama tiga hari melakukan pembahasan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Selang tiga hari dilakukan pembahasan, terpantau oleh media ini berlangsung alot. Usulan alokasi anggaran di APBD 2023 banyak dikritisi anggota Banggar.
Untuk itu harapan pun terlontar karena melihat masih banyak usulan pengadaan barang yang terkesan pemborosan dan tidak pro rakyat.
Ini juga disampaikan salah satu anggota Banggar, Ir. Julius Jems Tuuk. Diusulkan Tuuk semua anggaran di luar Belanja Tidak Langsung dijadikan program pemberdayaan.
“Apa yang diusulkan tadi di rapat banggar ini oleh pak Hendy, wakil ketua pak DR. Victor Mailangkay, pak H. Amir Liputo, pak Rasky dan ibu Cindy, itu semua adalah program pemberdayaan. Kemarin saya sudah sampaikan secara tegas tidak ada pembelian mobil dinas,” ucap Tuuk dihadapan Sekprov Sulut, Praseno Hadi dan jajaran, Senin (7/11/2022) di ruang rapat paripurna.
Ditegaskan Tuuk, hasil konsultasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw bahwa selain Belanja Tidak Langsung semua dijadikan program pemberdayaan.
“Itu jelas dan tegas,” tandas Tuuk. (**/Obi)
.jpeg)
COMMENTS