Sulut- Geliat PT KKI yang mengelola perkebunan sawit di 4 Desa di Bolmong , yakni Babo, Ayong, Bolangat dan Bolangat timur, sama sekali tak terusik walaupun faktanya keberadaan mereka telah mengusik para petani sawah di empat desa tersebut. Yang ada malahan para petani dipaksa mengakui keberadaan mereka.
Fakta yang tak terbantahkan adalah para petani yang mengantungkan hidupnya dari hasil bertani di Lokasi tersebut terkesan dipaksa oleh pemerintah untuk mengakui keberadaan PT KKI demi satu alasan yaitu investor tak bisa diganggu.Lebih miris lagi, jelas jelas giat PT. KKI ini telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa areal lahan sawah dilarang setiap petani mengalihfungsikan lahan sawahnya untuk komoditi lain di luar tanaman pangan, terutama untuk perumahan dan sejenisnya.
UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ini berkelanjutan pada pasal 44 ayat 1 dikatakan, Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
Di lokasi lahan sawit PT KKI di Sangtombolang ada lahan irigasi yang peruntukannya untuk mengairi lahan persawahan warga namun telah dirusak dan negarapun ikut di rugikan Puluhan Miliar rupiah yang dibangun pada tahun 1996 dengan anggaran Rp 9 Milyar dan Irigasi yang dibangun pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 3,2 Milyar dengan cara mengalihkan air yang seharusnya untuk mengaliri sawah milik warga ke lahan sawit milik PT KKI yang notabenenya ditanam di lahan yang dulunya adalah milik pemerintah yang diberikan untuk warga menanam padi dan sudah sekian tahun menjadi mata pencaharian utama warga di 5 desa tersebut.
Mirisnya tidak ada tindakan hukum dari negara atas tindakan PT KKI, mereka malahan menggunakan alat negara dengan menempatkan Brimob untuk menjaga lahan sawit mereka bahkan tak segan segan beberapa oknum Brimob konfrontasi dengan petani sawah yang dianggap telah memasuki lahan PT KKI.
Lebih memiriskan lagi secara tidak langsung ketika lahan persawahan dialihfungsikan jadi lahan sawit sama halnya dengan menghambat program pemerintah pusat untuk mencapai swasembada pangan.
Menanggapi ini Taufiq Tumbelaka pengamat politik dan pemerintahan menegaskan Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota harus mengambil tindakan tegas. Salah satu penyebab utama kita kekurangan beras karena lahan basah berubah menjadi lahan kering
"Perlu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota terkait hal ini karena menyangkut hal stategis bukan hanya saat ini dan besok tapi juga jangka panjang. Kaena beras dan nasi telah melekat menjadi konsumsi penting sejak dahulu bagi masyarakat, pola asupan sudah terbentuk,"tukas putra Gubernur Broer Tumbelaka ini.
Lebih lanjut Abang Taufiq sapaan akrabnya mengatakan pada saat ini kita diperhadapkan dengan kebutuhan beras yang terus meningkat dan disisi lain kebijakan dan perlakuan khusus terhadap 'lahan basah' terasa belum jelas. Padahal potensi pengembangan sangat bagus dan dapat menjadi solusi bagi masyarakat luas,"tegasnya
Taufiq menegaskan Jika Pemerintah tidak sesegera mungkin bersikap, maka permasahan kebutuhan serius terkait beras menjadi "bom waktu" dimana indikasinya sudah mulai terlihat. Kebutuhan beras suatu daerah terpaksa dipasok dari daerah lain. Bahkan kebutuham beras nasional terpaksa dipenuhi dengan import. Selain itu penyusutan 'lahan basah' menjadi 'lahan kering' karena pemaksaan alih fungsi lahan yang berkedok investasi terus terjadi.
Diketahui sesuai data BPS, Wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) dikenal sebagai lumbung beras bagi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terutama Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Namun dalam tiga tahun terakhir produksi beras Bolmong terus mengalami penurunan.
Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019, dimana produksi beras Bolmong tercatat sebesar 78,7 ribu ton, turun dari 96,2 ribu ton dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan 2021 produksi beras Bolmong juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 Bolmong tercatat hanya memproduksi beras sebesar 67,3 ribu ton.
Penurunan produksi beras Bolmong ini mempengaruhi total produksi beras Sulut yang juga mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021 total produksi beras Sulut tercatat sebesar 125 ribu ton, turun dari 182,8 ribu ton pada 2018.
Terkait itu Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) (Gol 2) Alfons Aleng dan Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A Toraut Soeponto bersama Ketua IP3A D.1 Kosinggolan Suardi Kabaderan mengatakan saat ini sedang dilakukan rehabilitasi terhadap saluran air kosinggolan dampaknya ada sekira 3865 hektar sawah yang tidak di tanami itu salah satu penyebab produksi beras bolmong turun dan tidak dipungkiri alih fungsi lahan sawah ke sawit juga jadi salah satu penyebab.
"Semakin sulitnya sarana produksi untuk tanaman padi mulai dari pupuk, pestisida dan utamanya kebutuhan air adalah variabel variabel penyebab menurunnya produksi padi apalagi terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan sawit semakin memperparah dan menambah penderitaan pada para petani sawah,"tukas Aleng dan Soeponto pada kabarok.com.
Sementara itu Sapri Lauso Sangadi Babo yang juga ketua KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Bolmong juga sependapat dengan ketiga rekannya bahwa tidak bisa dipungkiri keberadaan sawit tidak memberi solusi buat petani malah menyengsarakan petani,"tegasnya.
Sebagai infornasi, PT Kurnia Kasih Indah (KKI), pemegang HGU kelapa sawit di lahan pertanian desa Bolangat dan Bolangat Timur, kecamatan Sangtombolang, kabupaten Bolaang Mongondow, mendapatkan izin dari Marlina Moha Siahaan, Bupati Bolmong kala itu pada tahun 2009.
Diketahui pula, pada tahun 2006 silam DPRD Sulut yang kala itu di ketuai oleh Syahrial Damapolii mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat 160/DPRD/520 tertanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatanganinya langsung oleh beliau dengan keputusan larangan memperpanjang ijin Hak Guna Usaha (HGU) PT Wahana Klabat Sakti (PT WKS) dilahan seluas 354 Ha. Dengan demikian, ijin HGU PT WKS sejak tahun 1981 berakhir pada tahun 2006 yang ada di 5 desa Bolangat Timur, kecamatan Sang Tombolang, kabupaten Bolaang Mongondow.
Anehnya, beberapa tahun berselang, PT. Karunia Kasih Indah (KKI) mengklaim bahwa mereka memiliki ijin HGU PT WKS untuk dijadikan lahan penanaman bibit kelapa sawit di atas lahan 354 Ha tersebut kemudian dengan semena mena mengusir petani di 5 desa tersebut.
Padahal jelas dalam surat rekomendasi DPRD Sulut nomor : 160/DPRD/520 tersebut merekomendasikan areal HGU PT WKS yang sudah menjadi lahan tidur, pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. (*/Oby)
Lebih memiriskan lagi secara tidak langsung ketika lahan persawahan dialihfungsikan jadi lahan sawit sama halnya dengan menghambat program pemerintah pusat untuk mencapai swasembada pangan.
Menanggapi ini Taufiq Tumbelaka pengamat politik dan pemerintahan menegaskan Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota harus mengambil tindakan tegas. Salah satu penyebab utama kita kekurangan beras karena lahan basah berubah menjadi lahan kering
"Perlu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota terkait hal ini karena menyangkut hal stategis bukan hanya saat ini dan besok tapi juga jangka panjang. Kaena beras dan nasi telah melekat menjadi konsumsi penting sejak dahulu bagi masyarakat, pola asupan sudah terbentuk,"tukas putra Gubernur Broer Tumbelaka ini.
Lebih lanjut Abang Taufiq sapaan akrabnya mengatakan pada saat ini kita diperhadapkan dengan kebutuhan beras yang terus meningkat dan disisi lain kebijakan dan perlakuan khusus terhadap 'lahan basah' terasa belum jelas. Padahal potensi pengembangan sangat bagus dan dapat menjadi solusi bagi masyarakat luas,"tegasnya
Taufiq menegaskan Jika Pemerintah tidak sesegera mungkin bersikap, maka permasahan kebutuhan serius terkait beras menjadi "bom waktu" dimana indikasinya sudah mulai terlihat. Kebutuhan beras suatu daerah terpaksa dipasok dari daerah lain. Bahkan kebutuham beras nasional terpaksa dipenuhi dengan import. Selain itu penyusutan 'lahan basah' menjadi 'lahan kering' karena pemaksaan alih fungsi lahan yang berkedok investasi terus terjadi.
Diketahui sesuai data BPS, Wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) dikenal sebagai lumbung beras bagi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terutama Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Namun dalam tiga tahun terakhir produksi beras Bolmong terus mengalami penurunan.
Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019, dimana produksi beras Bolmong tercatat sebesar 78,7 ribu ton, turun dari 96,2 ribu ton dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan 2021 produksi beras Bolmong juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 Bolmong tercatat hanya memproduksi beras sebesar 67,3 ribu ton.
Penurunan produksi beras Bolmong ini mempengaruhi total produksi beras Sulut yang juga mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021 total produksi beras Sulut tercatat sebesar 125 ribu ton, turun dari 182,8 ribu ton pada 2018.
Terkait itu Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) (Gol 2) Alfons Aleng dan Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A Toraut Soeponto bersama Ketua IP3A D.1 Kosinggolan Suardi Kabaderan mengatakan saat ini sedang dilakukan rehabilitasi terhadap saluran air kosinggolan dampaknya ada sekira 3865 hektar sawah yang tidak di tanami itu salah satu penyebab produksi beras bolmong turun dan tidak dipungkiri alih fungsi lahan sawah ke sawit juga jadi salah satu penyebab.
"Semakin sulitnya sarana produksi untuk tanaman padi mulai dari pupuk, pestisida dan utamanya kebutuhan air adalah variabel variabel penyebab menurunnya produksi padi apalagi terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan sawit semakin memperparah dan menambah penderitaan pada para petani sawah,"tukas Aleng dan Soeponto pada kabarok.com.
Sementara itu Sapri Lauso Sangadi Babo yang juga ketua KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Bolmong juga sependapat dengan ketiga rekannya bahwa tidak bisa dipungkiri keberadaan sawit tidak memberi solusi buat petani malah menyengsarakan petani,"tegasnya.
Sebagai infornasi, PT Kurnia Kasih Indah (KKI), pemegang HGU kelapa sawit di lahan pertanian desa Bolangat dan Bolangat Timur, kecamatan Sangtombolang, kabupaten Bolaang Mongondow, mendapatkan izin dari Marlina Moha Siahaan, Bupati Bolmong kala itu pada tahun 2009.
Diketahui pula, pada tahun 2006 silam DPRD Sulut yang kala itu di ketuai oleh Syahrial Damapolii mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat 160/DPRD/520 tertanggal 7 Agustus 2006 yang ditandatanganinya langsung oleh beliau dengan keputusan larangan memperpanjang ijin Hak Guna Usaha (HGU) PT Wahana Klabat Sakti (PT WKS) dilahan seluas 354 Ha. Dengan demikian, ijin HGU PT WKS sejak tahun 1981 berakhir pada tahun 2006 yang ada di 5 desa Bolangat Timur, kecamatan Sang Tombolang, kabupaten Bolaang Mongondow.
Anehnya, beberapa tahun berselang, PT. Karunia Kasih Indah (KKI) mengklaim bahwa mereka memiliki ijin HGU PT WKS untuk dijadikan lahan penanaman bibit kelapa sawit di atas lahan 354 Ha tersebut kemudian dengan semena mena mengusir petani di 5 desa tersebut.
Padahal jelas dalam surat rekomendasi DPRD Sulut nomor : 160/DPRD/520 tersebut merekomendasikan areal HGU PT WKS yang sudah menjadi lahan tidur, pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. (*/Oby)
COMMENTS