Airmadidi-Penanganan bencana di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) benar-benar ditunjukan oleh pemerintah kabupaten.
Sesuai instruksi bupati Minut Joune Ganda SE,M.AP,MM,M.Si, Sekda Novly Wowiling memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Bencana yang diadakan di ruangan rapat Sekda, sabtu (28/1/2023).
Dihadiri oleh asisten III Rivino Dondokambey, Kaban keuangan Carla Sigarlaki, Kadis Kominfo Roby Parengkuan Kadis Kesehatan Stella Safitri serta BPBD dan para camat, Rakor membahas penanganan serta pembiayaan bagi mayarakat yang kena musibah.
Dijelaskan Wowiling, Rakor ini adalah tindak lanjut dari instruksi bupati Joune Ganda SE,M.AP,MM,M.Si, untuk segera menangani korban dampak bencana di Wilayah Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
"Rapat ini adalah pelaksanaan intruksi bupati sebagai langkah percepatan untuk menangani wilayah yang terdampak bencana," ungkap Wowiling.
Ia juga mengatakan, terkait penanganan wilayah yang terdampak bencana, kepada para camat supaya memberi laporan dan rencana untuk tindak lanjut. Demikian juga untuk pengaturan atau sistem kerja, koordinasi tiap kecamatan sangat dibutuhkan.
"Tiap wilayah kecamatan harus ada laporan dari camat serta rencana dalam penanganannya. Mengenai sistem kerjanya juga diatur oleh camat." Terangnya.
Tambahnya, dalam penanganan bencana potensi Pemkab siap dikerahkan.
"Bupati kita luar biasa perhatiannya. Ia sangat peduli dengan setiap bencana yang ada. Untuk itu kepada para camat supaya tetap berkoordinasi." Tutur Wowiling.
Untuk kebijakan penanganan berdasarkan data dari desa. Pemkab dapat mengambil kebijakan sesuai dengan koordinasi dari tiap desa yang terdampak.
Diketahui, sesuai keputusan bupati JG status darurat bencana ditetapkan selama 14 hari. Rakor ini juga membahas dana BTT yang merupakan dana belanja sebagai anggaran pengeluaran darurat didalamnya, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak terduga.
"Konsekuensi status tanggap darurat ini, Pemkab menyediakan dana BTT. Ini tidak melibatkan forum APBD. Implementasinya sesuai arahan bupati, yaitu setiap rupiah yang dikeluarkan harus dalam pengawasan, agar tepat sasaran kepada yang terdampak." Tutup Wowiling.(eba)
COMMENTS