Manado- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Senin (20/2/2023).
Hal menarik disampaikan Sekretaris Pansus Henry Walukow. Politisi Demokrat ini berharap Ranperda PPLH bisa memiliki manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
“Ini penting sekali, kalau ada aturan yakni peraturan daerah, manfaatnya harus jelas dan nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Walukow.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut itu menyebut, ranperda yang terdiri dari 15 pasal ini harus diseriusi dan dibahas secara komprehensif.
“Bisa jadi ada tambahan pasal dan lainnya,” ujarnya.
Dirinya mencontohkan manfaat ranperda ini bagi pertambangan. Walukow menilai kedepan dengan adanya perda terkait lingkungan, masyarakat yang mengelola sumber daya alam mendapat berbagai manfaat.
“Dengan adanya ranperda ini fungsi eksistensi masyarakat bisa terjamin, artinya mereka beraktivitas mengelola sumber daya alam dalam kemudahan pemberian izin. Fasilitasi dari pemerintah supaya terarah. Kalau tidak diarahkan akan merusak lingkungan,” jelas legislator dapil Minut-Bitung ini.
Selain itu, soal Ruang Terbuka Hijau (RTH), dia menilai sebagian pengembang perumahan tak mampu siapkan RTH.
“Karena mungkin lahan sudah mahal, ini harus menjadi perhatian serius dan harus diatur dalam perda supaya ada payung hukum,” tegasnya.
Jangan hanya mengembang usaha dan mengembang pemukiman tapi tidak siapkan RTH yang nantinya akam menjamin keberadaan lingkungan sepanjang 30 tahun kedepan.
“Ini yang kita lihat tidak masuk di materi. Harusnya dimasukkan,” tukas anggota DPRD Sulut Dapil Minut Bitung ini.
(**/oby)
COMMENTS