BITUNG- Bertempat di Ruang kerja,Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar,S.E bersama Forkopimda Kota Bitung yang diwakili dan para Kepala Perangkat Daerah yang terkait,mengikuti Rakor Inflasi Daerah secara virtual.Senin 27 pebruari 2023
Secara virtual, Menteri Dalam Negri memaparkan materi tentang pengendalian inflasi Tahun 2023,dan membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah masing-masing tahun 2023.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga menyampaikan kembali arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat kerja nasional asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia yang menekankan tentang :
1.Peningkatan komsumsi dan belanja masyarakat
- PPKM telah dicabut, mobilitas dan belanja masyarakat harus di genjot, manfaatkan Even-even Seni dan olahraga,permudah perijinan untuk meningkatkan ekonomi.promosikan desa wisata untuk menyerap produk UMKM daerah.
2.Hilirisasi Produk
- Hilirisasi itu bukan hanya di nikel,tembaga (hasil tambang) tetapi juga ada di perikanan, pertanian dan perkebunan.
3.Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah Masing-masing
- Jaga harga dan jaga pasokan, sinergi antar daerah penting terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang.Kontrol langsung dengan turun kepasar karena ini menyangkut dengan inflasi.
4.Belanja Produk Dalam Negri
- Dorong APBD untuk membeli produk dalam Negeri agar dapat membantu UMKM naik kelas.
5.Peningkatan iklim Investasi
- Tolong di cek kembali terkait kemudahan perizinan,undang dan tingkatkan daya tarik untuk melakukan investasi.
6.Penurunan Stunting
- Tolong di monitor agar selalu ada penurunan setiap tahunnya
7.Masa depan Tenaga Honorer
- Urusan tenaga honorer masih dibahas untuk ditemukan jalan tengahnya.
Berikut arahan presiden tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yaitu :
1.Kepala daerah terus memonitor setiap minggu,dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi
2.Kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
3.Pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan) perintahkan Sekda sebagai Kasatgas pangan agar mengendalikan harga pangan.
4.Daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (khususnya tarif PLN,PDAM,angkutan Kota).
Hadir, Perwakilan Forkopimda Kota Bitung, Para Kepala Perangkat Daerah Yang terkait. (serdi )
Sumber : Prokompi
COMMENTS