Hal ini disampaikan politisi PDIP saat melakukan interupsi pada rapat paripurna DPRD Sulut LKPJ Gubernur Tahun 2022 Selasa, (28/3).
Politisi PDIP ini sangat menyesalkan tindakan pemotongan bantuan pemerintah pusat tersebut yang dilakukan pihak sekolah dengan dalih untuk menutupi uang komite siswa yang menunggak.
” Ketika dana PIP ini turun, dimobilisasi-lah anak – anak ini ke Bank langsung dipotong untuk bayar uang komite.” ungkapnya.
Mirisnya lagi lanjut Tuuk, bahkan ada yang hanya menerima Rp. 7000 dari jumlah Rp. 1.000.000 yang mestinya diterima siswa.
Lanjutnya persoalan ini sebenarnya sudah diketahui Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan, namun lagi – lagi tidak ada tindakan bahkan justru terkesan ada pembiaran.
” Saya minta pak Wakil Gubernur melalui pak Sekprov, segera persoalan ini diselesaikan karena ini berimplikasi hukum dan saya juga pastikan pak Sekprov akan terjerat dalam kejadian ini, karena pak Sekprov pimpinan ASN yang bisa mengendalikan semuanya, ” tegas legislator paling vokal ini.
” Saya tidak mau pemerintahan ini, orang lain yang makan Nangka, Gubernur dan Wakil Gubernur kena getahnya, ” tandasnya.
Tak hanya itu Legislator dari Dapil Bolmong Raya juga mengarahkan kritikan tajam sikap Kepala Dinas Pendidikan yang dianggap tidak memiliki tanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut.
” Jangan hanya suka jabatan tetapi anda tidak bisa mengatur kepala – kepala sekolahnya. Kalau Jems Tuuk yang jadi Kepala Dinas saat ini, saya pasti akan melepaskan jabatan, ” ujarnya tegas. (**/Oby)
COMMENTS