Manado- Dinilai dinilai terlalu memberatkan calon penerima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti syarat bantuan pendidikan bagi mahasiswa S1 dan S2 yang
DPRD meminta syarat untuk mendapatkan bantuan pendidikan tersebut, tidak dipersulit dengan banyaknya hal-hal yang justru tak berkaitan dengan pendidikan itu sendiri.
Salah satunya adalah syarat harus memiliki SKCK, yang dianggap dianggap akan menyusahkan para mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan agar pendidikan mereka bisa terus berjalan.
Hal ini disampaikan langsung Careig Naichel Runtu saat rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 di ruang paripurna DPRD Sulut.
"Saya mengapresiasi program bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Sulut kepada mahasiswa yang akan menyelesaikan studi, karena dianggap perlu dibantu, memiliki prestasi dan yang paling penting adalah mereka termasuk dari golongan yang tidak mampu," kata Careigh.
Namun untuk syarat seperti SKCK menurutnya justru akan mempersulit para mahasiswa itu. Dikatakannya, bantuan pendidikan ini untuk anak-anak yang berprestasi, anak-anak sekolah yang miskin dan memang perlu kita bantu dan jangan dipersulit dengan syarat tak masuk akal.
"Karena tidak mungkin universitas akan memberikan rekomendasi mahasiswa untuk mendapatkan bantuan pendidikan kalau dia tidak berkelakuan baik. Jadi syarat SKCK itu kurang tepat," ujar Careig.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut dr. Grace Punuh mengatakan jika pihaknya di tahun 2023 ini melakukan beberapa pengubahan syarat untuk para penerima bantuan pendidikan.
"Sudah kami ubah. Di 2023 ini sudah tidak ada SKCK seperti apa yang menjadi masukan Pak Careig," ujar Grace kembali. (**/Oby)
COMMENTS