PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Raihan opini WTP Pemprov Sulut ini tercatat sudah kesembilan kali secara berturut-turut yang dipertahankan pemerintahan OD-SK.
Keterangan opini WTP dibacakan Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok, Senin (15/5/2023).
Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya melakukan audit LKPD, khususnya pada Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2022.
“Sehingga hari ini hasil laporan pemeriksaan tersebut bisa diserahkan dan disaksikan langsung oleh DPRD Provinsi Sulut. Penetapan opini dalam pemeriksaan keuangan Pemprov Sulut Tahun 2022 mampu melahirkan keluaran yang positif, sekaligus juga memberikan masukan-masukan yang bernilai konstruktif untuk penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah ke depan,” ungkapnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemprov Sulut yang telah bekerja secara baik dan optimal pada tahun 2022, serta telah enunjang dan berkolaborasi bersama BPK.
“Sehingga kegiatan audit yang dilakukan dapat berjalan lancar hingga selesai, sekaligus memberikan gambaran real terhadap penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan setiap perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut,” terangnya.
Gubernur Olly Dondokambey mengingatkan, seluruh pejabat di setiap perangkat daerah lingkup Pemprov Sulut agar senantiasa menjadikan capaian positif untuk membangun daerah dan juga sebagai motivasi sekaligus evaluasi bersama.
“Jangan cepat merasa puas dan aman, karena pada intinya kita harus terus mampu merefleksikan setiap tugas dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya dan profesional. Sehingga dalam pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dapat direalisasikan secara amanah dan bertanggungjawab,” tandasnya.
(Advetorial Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulut).
COMMENTS