Dalam paripurna tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022.
Hal itu disampaikan langsung oleh Pius Lustrilanang Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI.
“BPK memberikan opini WTP. Selamat atas raihan WTP untuk kesembilan kalinya pada jajaran Pemprov Sulut,”ucap Lustrilanang disaksikan Gubernur Olly Dondokambey, Sekdaprov Steve Kepel, pimpinan DPRD Provinsi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulut Arief Fadillah, dan para pejabat di lingkungan Pemprov Sulut.
WTP kali ini menjadi yang kesembilan milik Pemprov Sulut dan diraih secara berturut-turut dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wagub Drs Steven Kandouw (OD-SK).
Gubernur Olly menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK-RI atas komitmen dan dedikasinya di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya melakukan audit LKPD, khususnya pada Pemprov Sulut TA 2022, dimana hasil laporan pemeriksaan bisa diserahkan dan disaksikan oleh DPRD Provinsi Sulut.
“Kiranya, penetapan opini dalam pemeriksaan keuangan Pemprov Tahun 2022 mampu melahirkan keluaran yang positif, sekaligus memberikan masukan-masukan konstruktif untuk penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah ke depan,” ujar Gubernur.
Olly juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran di Pemprov yang telah bekerja secara keras dan optimal pada tahun 2022, serta telah menunjang dan berkolaborasi bersama BPK, sehingga audit yang dilakukan berjalan lancar hingga selesai sesuai Undang-undang.
“Kita patut bersyukur, Pemprov Sulut tahun lalu mendapatkan opini WTP kedelapan kali berturut-turut. Dan tahun ini kita mampu memperolehnya kembali untuk yang kesembilan kali untuk audit keuangan daerah tahun anggaran 2022,”ujar Gubernur.
Pencapaian ini merupakan hal yang positif bagi Pemprov. Semangat, kerja keras dan kerja bersama yang ditunjukan, mampu mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan yang sehat.
“Masukan-masukan yang disampaikan BPK RI maupun BPK Perwakilan Sulut kepada kita semua, merupakan sebuah masukan dan saran yang bersifat konstruktif agar ke depan kita mampu lebih baik dan baik lagi,”imbuh Gubernur Olly.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan, seluruh jajarannya di lingkup Pemprov untuk menjadikan capaian WTP sebagai motivasi sekaligus evaluasi bersama.
“Jangan cepat merasa puas dan aman. Pada intinya kita harus terus merefleksikan setiap tugas dan tanggungjawab sebaik-baiknya dan profesional. Agar setiap tahun dalam pengelolaan anggaran dapat direalisasikan secara amanah dan bertanggungjawab,” tegasnya.
Olly menegaskan, Provinsi Sulut tidak ada instrik-instrik yang memberikan keuntungan pribadi maupun kelompok dari anggaran yang tersedia.
“Kita bekerja dengan tujuan yang jelas, menciptakan good governance dan good government yang muaranya mampu berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tegas Gubernur.
Soal IHPD Provinsi Sulut 2022 yang telah diterima, Olly berharap kiranya dapat dimengerti dan dimaknai secara bijak dan saksama. Mengingat, dokumen IHPD oleh BPK-RI merupakan sebuah kesimpulan juga instrumen yang sangat penting sebagai bukti dan acuan untuk menyempurnakan seluruh penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah untuk tahun selanjutnya.
“Saya yakin, apa yang kita laksanakan bersama hari ini, adalah sebuah bukti sinergitas dan kolaborasi yang terus tumbuh dan mengakar pada setiap elemen pemerintahan, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, maupun lembaga pengawas keuangan Negara, untuk senantiasa bekerja sama dan sama-sama bekerja,” ujar Gubernur.
“Mari, kita jadikan ini sebagai modal dan pijakan yang konstruktif, untuk terus memberikan hal-hal terbaik dan bernilai guna bagi seluruh masyarakat, serta kemajuan daerah dan bangsa,” pungkasnya.
(ADVETORIAL)
COMMENTS