Komisi IV DPRD Sulut Tindaklanjuti Dugaan Pungli di SMANSA Tomohon,

Manado- Dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di SMA Negeri 1 (SMANSA) Tomohon sudah sampai ke telinga Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw.

Terinformasi juga, atas banyaknya laporan dan keluhan dari orang tua siswa, Kepala SMAN 1 Tomohon, Selasa (4/7) hari ini telah dipanggil menghadap Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut.

Usut punya usut, Kepsek tersebut juga bawa-bawa nama Ketua DPRD Sulut. Diketahui, Kepsek tersebut merupakan mantan guru dari anaknya Ketua DPRD Sulut.

Tak hanya itu saja, keponakan dari Ketua Komisi 4 DPRD Sulut, Vonny Paat pun diduga menjadi korban yang dimintakan uang Rp 650 ribu oleh Kepsek.

"Sementara ditelusuri. Karena juga ini terjadi pada keponakan saya. Laporan masuk ke saya.Minta uang 650. Saya konformasi ke orang tua, ternyata benar sudah diberikan uang itu ke pihak sekolah," ungkap Vonny.

Komisi 4, kata politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan (dapil) Minahasa-Tomohon itu, akan menindaklanjuti laporan dugaan pungli tersebut.

"Yang pasti saat ini sementara ditelusuri. Nanti kami komisi 4 akan berikan keterangan lebih jelas," tandasnya.

 Dugaan pungli di SMAN 1 Tomohon ini membuat gerah Komisi 4. Apa lagi hal ini sudah disampaikan ke Sekretaris Provinsi.

"Berita ini sudah ramai sampai ke Pak Gubernur. Saya bersama Komisi 4 sudah mengusulkan agar Kepsek tersebut segera diganti. Karena ternya kabal," kata personel Komisi 4, Rhesa Waworuntu.

Dari berbagai informasi yang didapat Komisi 4, Kepsek tersebut ternyata sudah banyak laporan. Apa lagi ada yang keluhan ancaman dari Kepsek dan oknum guru jika ada orang tua murid yang memberikan laporan terkait dugaan pungli.

"Ini tidak boleh. Kepsek atau oknum guru jangan coba-coba mengancam orang tua murid. Murid dan orang tua sudah akan ada intimidasi dari Kepsek atau oknum guru," tegas Rhesa.

Legislator dari daerah pemilihan Minahasa-Tomohon ini juga mengingatkan kepada seluruh sekolah negeri di Sulut agar tidak ada pungutan-pungutan lain yang merugikan siswa dan orang tua. (**/Oby)