Manado- Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu (Saron) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus tegas dalam hubungan kerja sama dengan kabupaten/kota.
Pasalnya, pernah terjadi penolakan oleh oknum pejabat kecamatan di salah satu daerah ketika Pemprov melalui Dinas Sosial membawa bantuan untuk masyarakat."Ini penting karena tak ingin kejadian masa lalu terulang lagi. Karena ketika Pemprov melalui Dinsos membawa bantuan ke kabupaten/kota, ada kecamatan yang lakukan penolakan. Takutnya ini terjadi lagi. Sebab oknum pemerintah tersebut masih di berikan kesempatan menjabat," bebernya.
Legislator PDI Perjuangan asal Minahasa Selatan ini mengingatkan agar jangan lagi dibuat ulang kejadian tersebut. Apalagi ini dalam rangka pengentasan kemiskinan.
"Kita harus tegas, Pemprov sampaikan ke pemerintah kabupaten/kota jika ada oknum ASN yang diberikan kesempatan menjadi camat, itu harus dipastikan bahwa dia benar-benar mau melaksanakan program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Jangan kemudian bantuan datang terus ditolak," sindirnya.
Hal tersebut juga mendapat penegasan dari Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen bahwa itu benar terjadi.
"Kita berdoa saja bersama ke depan kabupaten/kota ada sinergitas. Karena apa yang disampaikan ibu Sandra terjadi di Minsel dan Sangihe. Karena ada perbedaan. Tapi selalu saya doakan dan serahkan pada Tuhan menjadi hakim yang adil. Apa yang terjadi, ternyata betul. Kalau di Sangihe apa yang ditabur, itu yang dituai," tutupnya.
(**/Oby)
COMMENTS