SULUT- Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Sulut menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD 2022 untuk ditetapkan menjadi perda.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangan saat menutup rapat pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD 2022 antara Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (17/7/2023).“Jadi, fraksi-fraksi telah menerima dan menyetujui untuk ditetapkan dalam rapat paripurna. Besok penetapan (Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Sulut 2022) dalam paripurna menjadi perda,” kata Silangen dan langsung mengetuk palu.
Dalam rapat itu, fraksi-fraksi memberikan pendapat akhir terkait Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD 2022. Catatan dari masing-masing fraksi dimasukkan secara tertulis.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, dan James Arthur Kojongian. Turut hadir para anggota Banggar dan TAPD Pemprov Sulut. (**_Oby)
COMMENTS