Singgung Pemerataan Anggaran Pada TAPD, Sandra Rondonuwu Pertanyakan Soal Kepsek SMA Bermasalah Kenapa Hanya Dimutasi

Sulut- Anggota Banggar Sandra Rondonuwu dalam rapat pembahasan KUA PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Selasa (8/8) mengingatkan agar ada pemerataan plafon anggaran APBD 2024.

Dikatakan oleh Politisi PDI Perjuangan yang terpilih dari Dapil Minsel- Mitra ini, terkait pemerataan yang dilihat dalam ringkasan KUA PPAS, dirinya mencatat misalnya di Dinas Pendidikan Daerah (Dikda).

"Cabang dinas di Kepulauan Sangihe mendapat plafon anggaran Rp 229 juta sekian. Itu satu kepulauan. Sementara, misalnya cabang dinas di Minsel-Mitra ada dua kabupaten dengan jumlah sekolah yang lebih tinggi, hanya dapatkan Rp 173 juta sekian," bebernya.

Untuk itu dirinya pertanyakan pertimbangan apa yang dibuat sehingga alokasi anggaran seperti itu.

"Saya ingin ketika di 2024 benar-benar pemerintah ada kajian matang.
Di Dinas Pendidikan juga saya dapati ada sekolah pernah dapat bantuan dari DAK. Tahun ini juga dapat. Sementara, itu dibangun di lokasi yang halamannya sudah sempit. Nah, kajiannya seperti apa sehingga dapat DAK berulang kali. Dasarnya apa," tanya Saron sapaan akrabnya.

Selain itu juga, dalam penempatan kepala sekolah. Politisi PDIP ini pertanyakan apakah melibatkan inspektorat yang seharusnya secara jujur mengatakan ada kepala sekolah (kepsek) banyak temuan, maka tak layak lagi dijadikan kepsek.

 "Tapi inspektorat harus jujur. Jangan hanya marah-marah banyak temuan, namun tetap jadi kepsek. Ini ternyata juga dana BOS jadi incaran. Saya tak menuduh. Namun harus beri perhatian bukan hanya dari segi pembangunan sekolah jadi bagus. Tapi SDMnya juga harus diberi perhatian pemerintah," tandasnya. (**/OBy)