Manado-Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Prof DR (Hc) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK) menghadiri High Level Meeting rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)Sulut 2023 bersama Bank Indonesia (BI) di aula Kantor BI Sulut, Sabtu (04/11/2023).
Gubernur Olly Dondokambey pun me-warning keras kepala-kepala daerah di Sulut yang 'malas' menghadiri Rakor ini.
Dia mengatakan pentingnya kepala daerah untuk hadir mengikuti Rakor TPID yang rutin dilaksanakan instansi terkait bersama Bank Indonesia.
Sayangnya, peluang tersebut kerap diabaikan para kepala daerah, yang lebih memilih untuk mengirim staf sebagai perwakilan.
Menurut Gubernur Olly, akibat mengabaikan rakor TPID, maka sebagai konsekuensinya, kepala daerah tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah, untuk pengendalian inflasi.
“Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID, memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi. Tetapi yang sering hanya mengirimkan perwakilan pasti tidak dapat,” ungkap Gubernur Olly.
Pada pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, Gubernur Olly mengatakan insentif fiscal itu sangat membantu pemerintah daerah. Terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan kabupaten/kota lainnya diberikan insentif fiscal. Jadi ada hasilnya,” tuturnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.
“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan.
Selanjutnya, dengan mengikuti rapat pengendalian inflasi, maka kepala daerah dinilai care atau peduli terhadap TPID,” ucap Olly.
Di sisi lain, Olly juga mengatakan, untuk tidak menganggap inflasi itu sebagai perkara sederhana.
"Jangan anggap inflasi itu sederhana. Sebab kalau inflasi tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tutur Olly sembari mengisahkan pada tahun 2022 Sulut sempat puas di peringkat dua, padahal pengendalian inflasi Sulut, jauh di bawah nasional. “Setelah dievaluasi, saya beberapa kali tidak hadir. Makanya di tahun 2023 ini, harapannya Sulut kembali juara satu,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Andry Prasmuko mengungkap daerah yang mendapatkan insentif fiscal nilainya cukup fantastis.
Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp2 triliun, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.
“Daerah-daerah tersebut mendapatkan insentif fiscal karena capaiannya dalam mengendalikan inflasi,” tutur Prasmuko.
Kepala daerah yang mendapat insentif fiscal, ucapnya, karena dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik.
“Daerah yang secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras dan cabai yang menjadi pemicu inflasi diberikan reward sebesar Rp900 miliar. Dana itu, untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga,” tandasnya.
High Level Meeting TPID Sulut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, para kepala daerah dan pemaangku kepentingan.(*/Hilda)mengatakan pentingnya kepala daerah untuk hadir mengikuti Rakor TPID yang rutin dilaksanakan instansi terkait bersama Bank Indonesia.
Sayangnya, peluang tersebut kerap diabaikan para kepala daerah, yang lebih memilih untuk mengirim staf sebagai perwakilan.
Menurut Gubernur Olly, akibat mengabaikan rakor TPID, maka sebagai konsekunsinya, kepala daerah tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah, untuk pengendalian inflasi.
“Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID, memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi. Tetapi yang sering hanya mengirimkan perwakilan pasti tidak dapat,” ungkap Gubernur Olly.
Pada pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, Gubernur Olly mengatakan insentif fiscal itu sangat membantu pemerintah daerah. Terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan kabupaten/kota lainnya diberikan insentif fiscal. Jadi ada hasilnya,” tuturnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.
“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan. Selanjutnya, dengan mengikuti rapat pengendalian inflasi, maka kepala daerah dinilai care atau peduli terhadap TPID,” ucap Olly.
Di sisi lain, Olly juga mengatakan, untuk tidak menganggap inflasi itu sebagai perkara sederhana. “Jangan anggap inflasi itu sederhana. Sebab kalau inflasi tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tutur Olly sembari mengisahkan pada tahun 2022 Sulut sempat puas di peringkat dua, padahal pengendalian inflasi Sulut, jauh di bawah nasional. “Setelah dievaluasi, saya beberapa kali tidak hadir. Makanya di tahun 2023 ini, harapannya Sulut kembali juara satu,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Andry Prasmuko mengungkap daerah yang mendapatkan insentif fiscal nilainya cukup fantastis.
Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp2 triliun, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.
“Daerah-daerah tersebut mendapatkan insentif fiscal karena capaiannya dalam mengendalikan inflasi,” tutur Prasmuko.
Kepala daerah yang mendapat insentif fiscal, ucapnya, karena dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik.
“Daerah yang secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras dan cabai yang menjadi pemicu inflasi diberikan reward sebesar Rp900 miliar. Dana itu, untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga,” tandasnya.
High Level Meeting TPID Sulut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, para kepala daerah dan pemaangku kepentingan.(*/ifa)
COMMENTS