Hearing Dengan Balai Prasarana Pemukiman Dan Wilayah, Komisi III Pastikan BP2W Sulut Bangun Semua Fasilitas Relokasi Korban Bencana Gunung Ruang

Sulut -  Persoalan relokasi warga yang menjadi korban bencana gunung ruang sekaligus fasilitas yang ada,menjadi perhatian serius dari Komisi III DPRD Sulut.

Senin (27/05/2024) Komisi III memanggil rapat dengar pendapatan (RDP),  Balai Prasarana Pemukiman Wilayah( BP2W) Sulut.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi Berty Kapojos didampingi Sekretaris Amir Liputo serta dihadiri anggota Boy Tumiwa, Arthur Kotambunan, Youngkie Limen, Tanao Jangkobus dan Ayub Ali.

Hadir Langsung kepala Balai , Nurdiana Habibie Kepala  Satker, Prasetyo Budi Luhur dan jajaran.

Usai Rapat Sekretaris Komisi Amir Liputo menjelaskan RDP ini dimaksudkan agar komisi III mendapatkan kepastian kesiapan pembagunan semua fasilitas  dua desa yang direlokasi yakni 

Laingpatehi dan Desa Pumpe di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

" Sebagai anggota Dewan yang melakukan fungsi pengawasan tentunya kami harus bisa memastikan kapan semua fasilitas ini siap. Agar mereka menjadi tenang dan mulai kehidupan baru disana. Ada 301 KK yang direlokasi,"jelas Amir.

Sementara kepala BP2W Sulut, Nurdiana Habibie, menjelaskan semua fasilitas yang ada di dua desa di gunung ruang yang di relokasi di Modasi akan sama jumlahnya dibangun.

" Kami sudah verifikasi fasilitas yang akan dibangun, dua balai desa dan pustu, sekolah, rumah ibadah, ruang pertemuan, sekolah, sarana dan fasilitas olaraga serta tambatan perahu. Yang pasti semua fasilitas kami data dan sampaikan ke.Dirjen. Kami bangun sesuai yang ada digunung ruang supaya mereka merasa sama," ujarnya.

Terkait besaran anggaran, Nurdiana menegaskan masih menunggu dari Dirjen.

Selain persoalan pembagunan fasilitas gunung ruang, Komisi III juga mempertanyakan soal Pembagunan lingkungan sarana dan prasarana yang dibiaya lewat APBN  melalui BP2W seperti Sekolah MTS, Ipal juga Komisi III mempertanyakan kelanjutan TPA Regional  Ilo Ilo  atau Mamitara 

"Sekarang kita didaerah tidak bisa langsung diusulkan pembagunan apa - apa ke pusat atau kementrian senua harus melalui balai yang ada. Kecuali buntu atau ada persoalan baru bisa," jelas Liputo.

(Adv)