Wali Kota Asripan Nani Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK

 

JAKARTA—Penjabat Wali Kota Kotamobagu Dr Asripan Nani MSi menghadiri acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Seminar Nasional yang berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin.

Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali SKom menyampaikan kegiatan tersebut adalah bentuk sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Katanya kehadiran Wali Kota Asripan Nani dan Ketua DPRD Meiddy Makalalag adalah bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap program-program pemerintah pusat. “Dengan penyampaian hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi acuhan pemerintah kota untuk memaksimalkan kinerja, terutama dalam administrasi daerah,” terangnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, para Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, serta para Bupati dan Wali Kota beserta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI atas upaya dan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. “Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai kewajiban, bukan prestasi. “Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik, ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tambah Presiden.(*)