Kabarok.com -SULUT- Dipimpin oleh Ketua Pansus Amir Liputo Rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2024 membahas Pertanggung Jawaban Gubernur bersama mitra kerja Komisi IV DPRD Sulawesi Utara yang dimulai sejak Kamis 10 April hingga Selasa 22 April 2025.
Saat rapat bersama Dinas Pendidikan, anggota pansus Feramitha Mokodompit menyampaikan keprihatinannya terhadap tenaga guru di Daerah 3 T (Terdepan,Terlarang,Tertinggal)
Menurutnya, karena beasiswa akhir studi sudah diganti dengan bantuan untuk siswa SMA/SMK.dirinya meminta Khusus untuk beasiswa S2 dan S3, jika berkenan kuota untuk BMR ditambahkan.
Lanjut Feramitha, untuk tenaga guru di daerah 3 T (Terdepan Terluar Tertinggal) sangat dibutuhkan. Bahkan di daerah lain juga yang tersebar di Sulut, sangat dibutuhkan tenaga guru.
“Ada sekolah yang butuh guru, sehingga mereka rela mengeluarkan dana sukarela untuk membayar honor guru, karena tidak dibiayai lagi di dana BOS. Bagaimana menyikapi hal ini, karena menjadi keluhan bagi orangtua,” ungkapnya.
Menanggapi itu, Kadis Pendidikan Sulut, Femmy Suluhe mengatakan bahwa untuk bantuan tahun 2025 akan diberikan kepada siswa tidak mampu tapi berprestasi.
“Ini akan disiapkan dengan baik, agar penyalurannya dapat dilakukan secara transparansi, ” ujarnya.
Mengenai kekurangan tenaga guru, Kata Femmy Suluh, memang dirasakan hampir di semua sekolah. Hal ini terjadi karena farmasi guru yang diminta 2.441 guru sedangkan yang diterima untuk tahun 2025 sebanyak 178 guru, sedangkan setiap tahun sekitar 300 guru yang pensiun .
“Ini penyebabnya sehingga distribusi guru di sekolah yang membutuhkan kurang, ” tuturnya.
Ia menambahkan, karena keadaan ada juga Kepala Sekolah yang membuat SK untuk mengisi kekosongan guru di sekolah bersangkutan.
Honornya kecil bahkan bervariasi karena dibiayai dari dana sukarela, yang diberikan oleh orangtua dari siswa.
“Kami berharap, akan ada penambahakan kuota guru sehingga kekurangan guru akan terjawab, ” imbuhnya.
Masih dengan dinas pendidikan, legislator Eldo Wongkar Soroti Soal PIP.
Eldo mengatakan, rekomendasi Pansus tahun 2024 yaitu pemerataan pendidikan di Sulut. Diantaranya menyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP).
“Yang ingin saya tanyakan, berapa banyak penerima PIP yang ada di Sulut. Tolong diberi penjelasan, ” ungkapnya.
Kadis Pendidikan Sulut, Femmy Suluh menjelaskan, untuk PIP ada dua jalur yang pertama, jalur reguler. Dimana penerima adalah usulan dari sekolah, diperiksa sesuai kriteria dan kemudian divalidasi.
Sedangkan PIP jalur aspirasi, terbuka sesuai dengan usulan dari anggota legislatif yang memberikan program.
Femmy Suluh pun menguraikan penerima PIP untuk tingkatan SMA terdiri dari; SMA 19.384, SMK 17.834 dan SLB 90 dengan total siswa SMA sebanyak 105.000 orang.
“Kalau dipresentasi sekitar 40 persen siswa yang menerima PIP di Sulut. Dan besaran dana yang diterima per tahun Rp1. 800.000 per anak.
Sementara itu, saat rapat bersama Dinas Kesehatan dan sejumlah RSUD di Sulut, Louis Schramm Soroti Alat Cuci Darah Milik RSUD ODSK Masih Baru Tapi Belum Digunakan
Louis Schramm, Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2024 DPRD Sulut soroti pemanfaatan alat medis bagi pasien hemodialisis (hd) atau cuci darah di RSUD ODSK.
Padahal menurut yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulut ini, peralatan medis cuci darah tersebut masih baru. Bahkan, menurutnya lagi pendapatan asli daerah (PAD) bisa diperoleh dari pemanfaatan alat medis tersebut.
“Rumah Sakit ODSK PAD- nya bisa bertambah khususnya layanan bagi pasien cuci darah karena informasi yang saya dapat khusus pasien cuci darah ada tiga shift jadwal pelayanannya dan ini sangat bagus tetapi sayang ada sekitar 7 sampai 8 alat yang ada disana belum bisa digunakan padahal masih baru,” tutur Schramm, saat rapat pansus LKPJ 2024 berlangsung, Selasa (22/4/2025) di ruang rapat paripurna.
Harapnya, alat medis itu segera difungsikan.
“Saya lihat kemarin saat berkunjung kesana banyak pasien yang antri,” kata yang juga Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesra ini.
I
Menanggapi itu, dr. Lidya E. Tulus, M.Kes. sebagai Direktur RSUD ODSK mengatakan bahwa benar RSUD ODSK memiliki tujuh mesin cuci darah yang belum digunakan sejak bulan Januari 2025 hingga saat ini.
“Karena keterbatasan BHP (bahan habis pakai) vendor itu sendiri. Pak Louis pernah mengatakan akan mendampingi kita (RSUD ODSK) bertemu dengan vendor. Mesin cuci darah itu merupakan KSO,” ucap dr. Lidya.
Padahal menurut yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulut ini, peralatan medis cuci darah tersebut masih baru. Bahkan, menurutnya lagi pendapatan asli daerah (PAD) bisa diperoleh dari pemanfaatan alat medis tersebut.
“Rumah Sakit ODSK PAD- nya bisa bertambah khususnya layanan bagi pasien cuci darah karena informasi yang saya dapat khusus pasien cuci darah ada tiga shift jadwal pelayanannya dan ini sangat bagus tetapi sayang ada sekitar 7 sampai 8 alat yang ada disana belum bisa digunakan padahal masih baru,” tutur Schramm, saat rapat pansus LKPJ 2024 berlangsung, Selasa (22/4/2025) di ruang rapat paripurna.
Harapnya, alat medis itu segera difungsikan.
“Saya lihat kemarin saat berkunjung kesana banyak pasien yang antri,” kata yang juga Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesra ini.
I
Menanggapi itu, dr. Lidya E. Tulus, M.Kes. sebagai Direktur RSUD ODSK mengatakan bahwa benar RSUD ODSK memiliki tujuh mesin cuci darah yang belum digunakan sejak bulan Januari 2025 hingga saat ini.
“Karena keterbatasan BHP (bahan habis pakai) vendor itu sendiri. Pak Louis pernah mengatakan akan mendampingi kita (RSUD ODSK) bertemu dengan vendor. Mesin cuci darah itu merupakan KSO,” ucap dr. Lidya.
“Kami sudah menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran hutang dibayangkan pada APBD Perubahan. Tetapi pihak vendor sepertinya tidak bisa menerima alasan tersebut. Jadi masih melakukan pending terhadap penyediaan BHP mesin hd tersebut,” jelas dr.Lidya.
“Di Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung pelayanannya sudah baik, PAD-nya cukup tinggi tapi parkirannya sangat terbatas, bahkan mobil ambulance kadang kesulitan untuk masukke area parkiran, ” tandasnya.
(Advertorial)
COMMENTS