Oleh
Irfan Sembeng SH
TEPAT Kamis 29 Mei 2025 hari ini, genap 100 hari kerja Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE dan Wakil Gubernur DR Johannes Victor Mailangkay SH MH (YSK-Victory) memimpin Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Pasca pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu di Jakarta, banyak harapan masyarakat didapuk pada duet mantan militer-politisi ini.
Sat set, sat set sesuai ekspektasi masyarakat Sulut bermuara pada program Asta Cita Presiden Prabowo?
Terlalu prematur menyimpulkan gambaran kinerja pemimpin daerah jika mengacu dari 3 bulan 10 hari, mengingat total masa tugas 5 tahun hingga 2030 nanti.
Namun paling tidak ada aura komitmen dan pondasi dasar dari 4 program prioritas YSK-Victory yaitu pemberantasan KKN, pengembangan pariwisata, swasembada pangan, pengembangan rakyat melalui wilayah pertambangan rakyat (WPR) bisa mulai terlihat embrionya.
Saat pidato perdana di rapat Paripurna DPRD Sulut usai pelantikan lalu, Gubernur YSK menegaskan program 100 hari kerja akan mengikuti gerak cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka terangkum dalam program Asta Cita.
Mengacu dari hal ini jelas YSK-Victory nyaris sempurna mewujudkan komitmennya di 100 hari kerja ini.
Tak tunggu lama-lama Gubernur YSK pun langsung menindaklanjuti amanah Presiden Prabowo untuk prioritaskan sektor pariwisata.
Baru sebulan lebih memimpin, penerbangan direct internasional ke Bandara Sam Ratulangi Manado pun langsung terbuka yang sudah beberapa tahun terakhir tutup dampak wabah covid 19.
Sebanyak 137 turis asal China tiba di Manado pada 31 Maret 2025, yang menandai dimulainya penerbangan reguler Manado-Nanjin.
Gubernur YSK juga sebelumnya juga memastikan rencana pada Juli 2025 ini akan dibuka rute Manado ke negara tetangga Malaysia.
Bahkan rute konektivitas ke daerah wisata di wilayah Indonesia Timur, seperti ke Toraja Sulsel sudah dijajaki.
Untuk ekspor komoditi sumber daya alam pun juga sudah dilakukan pada medio April belum lama ini yaitu pengiriman 273 Kg teripang Susu Putih kering (Dried) ke Amerika Serikat (USA) melalui Guangzhou dengan menggunakan maskapai China Southern Airlines.
Jika di pusat Presiden Prabowo mendapat pujian atas keseriusannya memberantas mega korupsi di lembaga atau badan usaha negara.
Sebut saja dugaan korupsi di PT Pertamina dengan kerugian negara hampir Rp. 1.000 triliun, kasus Jiwasraya dan Asabri yang menyeret pejabat BUMN, kasus BTS Kominfo, yang melibatkan menteri aktif, dan kasus mafia timah dan komoditas ekspor, serta yang terbaru PT Sritex serta Kemendikbud, yang dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah.
Ternyata di Sulut juga tsunami pemberantasan korupsi juga terjadi yang terbilang paling heboh sejak 15 tahun terakhir.
Komitmen YSK-Victory dalam memberantas 'penyakit kronis' korupsi di lingkup pemerintahan langsung dibuktikan, dengan mendorong aparat penegak hukum semakin bertaring dalam bertindak.
Lihatlah dugaan kasus korupsi dana hibah GMIM tahun 2020-2023 dengan dugaan kerugian negara Rp8,9 miliar dari total anggaran Rp21 M.
Sempat disebut-sebut bermuatan politik, faktanya kasus ini kini sudah berproses di Polda Sulut dan segera dilimpahkan ke kejaksaan.
Di sini Gubernur YSK menunjukkan tak pandang bulu dengan tidak melindungi pihak-pihak yang terlibat dugaan korupsi.
Pasalnya, dari 5 tersangka yang sudah ditahan, 3 orang merupakan bawahannya.
Yaitu 2 pejabat Pemprov Sulut SK dan FK serta dari garis Parpol Gerindra Sulut yang dipimpinnya terseret oknum Ketua Kabupaten Minahasa Selatan GK.
Sebelumnya pada Maret lalu jajaran Polda Sulut juga telah membongkar kasus korupsi pengadaan ambulance yang telah menyeret 2 pejabat Pemkot Manado ke jeruji besi.
Tak kalah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut juga ikut beraksi dengan telah melakukan penyitaan sejumlah berkas di Universitas Sam Ratulangi medio April lalu.
Geliat perang terhadap korupsi ini masih berlanjut karena saat ini Polda dan Kejaksaan sedang intens mendalami sejumlah dugaan kasus korupsi di lingkup pemerintah maupun swasta.
Sedangkan soal ketahanan pangan dan pemberdayaan SDA, baik pertanian, industri hingga pertambangan rakyat juga sudah ditindaklanjuti Gubernur YSK sejak dengan telah mem-push penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulut yang memang masih belum tuntas di wilayah Bolmong Raya.
Sejak Maret lalu RTRW Sulut pun digenjot agar pemanfaatan dan fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya.
Bagaimana dengan tata kelola pemerintahan Pemprov Sulut yang menjadi dasar panutan di lingkup birokrat hingga ke kabupaten kota?
Sebab jauh sebelum pelantikan, sudah berhembus YSK-Victory akan sat-set perombakan besar-besaran dengan lebih bermuara pada kepentingan dan balas budi politik di Pilgub.
Faktanya itu tidak terjadi dengan birokrasi di Gedung Putih yang berjalan normatif tanpa tabrak aturan.
Praktis rolling definitif yang dilakukan baru pada pejabat eselon II Kaban Kesbangpol Johnny Suak yang pantas didefinitifkan kerena sudah sejak lama mengikuti assessment.
Pun Tahlis Galang dan Vera Pinontoan dipercayakan sebagai Plh Sekprov serta Karo Kesra untuk mengisi jabatan lowong akibat 2 pejabat lamanya tersandung masalah hukum.
Boleh dikata Gubernur YSK justru lebih mengikuti rel aturan tidak melakukan penyegaran sesuai ketentuan baru dapat dilaksanakan setelah 6 bulan pasca dilantik.
Kalau pun dikehendaki sebenarnya memungkinkan gubernur pensiunan jenderal TNI bintang 2 ini dapat mengisi 14 jabatan eselon 2 yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt), karena telah diizinkan Kemendagri.
Tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik ini pun mampu menjadi rule model bagi pemerintahan di 15 kabupaten kota se-Sulut.
Dan hingga saat ini belum ada satupun Pemkab dan Pemkot yang melakukan rolling dadakan, apalagi bernuansa dendam politik yang sudah di-warning tak boleh oleh Gubernur YSK.
Khusus nuansa politiknya relatif masih di luar bingkai birokrasi yang legal standingnya khusus dari kalangan profesional yang juga dilakukan pemimpin Sulut sebelum.
Seperti pengangkatan 21 orang Staf Khusus Gubernur, plus 4 komisaris Bank Sulut, semuanya bagian dari tim pemenangan atau perwakilan dari parpol pengusung.
Namun begitu untuk zona birokrasi belum tersentuh nepotisme baik hubungan kerabat keluarga atau balas budi politik.
Seiring waktu berjalan di 100 hari kerjanya peran parpol tidak lagi dominan dalam menjalan tugas pemerintahan, karena memang YSK-Victory kini lebih banyak dikelilingi birokrat Pemprov.
Harapannya dukungan pejabat Pemprov dan masukan perwakilan Parpol dapat bersama mendorong pemerintahan YSK-Victory semakin baik untuk semakin mensejahterakan rakyat Sulut.
Bukan dukungan mencari keuntungan sendiri atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Sudah rahasia umum saat ada pemerintahan baru kerap muncul pahlawan kesiangan untuk mencari keuntungan.
Tapi sebagai mantan pemimpin militer handal dibantu politisi berpengalaman pasti duet YSK-Victory akan mampu memfilternya.
Untuk menjabarkan visi misi YSK-Victory tentu tak hanya bermodalkan sat set, sat set.
Baru 2 bulan lebih memimpin YSK-Victory sudah dihadapkan pada realita ekonomi daerah yang kurang baik.
Yaitu sesuai rilis pada awal April dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kenaikan inflasi cukup signifikan pada Maret 2025 yakni 2,65 persen, padahal di Februari 2025 lalu terjadi deflasi di angka 0,53 persen.
Sebenarnya juga sesuai rilis BPS ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,62 persen (y-on-y) atau secara nasional berada di peringkat ke 7.
Memang menurut pihak BPS penyebab terjadinya inflasi karena faktor luar kemampuan daerah.
Seperti kenaikan tarif listrik nasional serta meningkatnya hanga beberapa komidi harian cabe, tomat dan ikan akibat pengaruh cuaca.
Pada Rakor Percepatan Realisasi dan Pendapatan APBD 2025 yang digelar Kemendagri 8 Mei 2025 lalu, terungkap bahwa realisasi anggaran dan pendapatan daerah kita perlu terus digenjot.
Sesuai data yang dirilis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 30 April 2025, kendati masih di zona hijau tapi realisasi belanja Sulut baru mencapai 16,88 persen masih jauh di bawah Provinsi Jabar di peringkat 1 dengan 21,91 persen.
Jika diseimbangkan realisasi pendapatan yang telah mencapai 25,13 persen, maka Sulut berada di peringkat 11 secara nasional dari 34 provinsi.
Masih di bawah Gorontalo belanja 18,45 persen dan pendapatan 28,84 persen di peringkat 8 serta Sulsel di peringkat 10 dengan 17,65 persen dan 29,11 persen.
Saat itu Mendagri Tito Karnavian pun menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terus memacu agar realisasi anggaran bisa segera di atas 30 persen di semester 2 ini.
Soal angkatan kerja Sulawesi Utara berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 1,38 juta orang, naik 40,94 ribu orang dibanding Februari 2024.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,32 persen poin dibanding Februari 2024.
Penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 1,29 juta orang, naik sebanyak 37,73 ribu orang dari Februari 2024.
Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Industri Pengolahan sebesar 41,83 persen atau sebanyak 47,32 ribu orang.
Pada Februari 2025 sebanyak 571,36 ribu orang (44,12 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,87 persen poin dibanding Februari 2024.
Persentase setengah pengangguran pada Februari 2025 naik sebesar 1,99 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 3,45 persen poin dibandingkan Februari 2024.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 6,03 persen, naik sebesar 0,05 persen poin dibanding pada Februari 2024.
Hal-hal ini memang perlu penanganan serius dari YSK-Victory agar ke depan dapat segera teratasi.
Untuk pembangunan strategis tak perlu diragukan lagi, sebab dalam berbagai hal Gubernur YSK terbilang 'super power'.
Selain kedekatan khusus salaku mantan Staf Pribadi Presiden Prabowo saat masih menjabat Menteri Pertahanan RI lalu, pun pribadi yang supel dengan jabatan Ketua Gerindra Sulut membuatnya fleksibel dalam melakukan lobi-lobi.
Di nasional Gubernur YSK telah door to door ke beberapa kementerian yang langsung ditanggapi serius untuk sejumlah proyek strategis.
Sedikit contoh seperti Kementerian KKP telah menyetujui untuk menjadikan Pelabuhan Bitung menjadi new port internasional dengan rute ke pelabuhan di Eropa.
Sedangkan Bappenas RI sudah menerima usulan pembangunan strategis yaitu jembatan dan pembangunan bandara Lembeh Bitung, Jalan Tol Manado-Amurang dan fly over Jalan Bandara (persimpangan depan Transmart Mapanget).
Hubungan dengan parpol parpol atau politisi di daerah terjaga dengan baik dilihat dari sejumlah kegiatan di DPRD yang tak pernah menghadirkan polemik.
Begitu juga dengan kepala daerah 15 Kabupaten kota juga terkoordinasi dengan baik mengingat YSK selalu memberikan panutan yang sesuai aturan.
Menarik untuk ditunggu apa gebrakan fenomenal dari Gubernur YSK ke depan nanti.
Misalnya Gubernur DR SH Sarundajang yang membuka image positif saat pendatang ke Bumi Nyiur Melambai.
Yaitu dengan membangun dan memperlebar jalan dari Bandara Sam Ratulangi ke Kota Manado yang menjadi teras depan Sulawesi Utara.
Demikian dengan ide pembangunan Ring Road, Jalan Tol Manado-Bitung hingga pelaksanaan World Ocean Summit (WOC), 11-15 Mei 2009.
Untuk WOC jelas tak terlupakan oleh warga Sulut dengan rangkaian agenda prestisius, Coral Reef Triangle Initiatif (CTI) Summit, Sail Bunaken dengan atraksi spektakuler Kapal Induk UUS George Washington ikut di Teluk Manado.
Kegiatan ini dihadiri 33 negara dan dikuti 37 kapal perang, 2 kapal tinggi dan 1 kapal CW Australia itu disusul oleh berbagai bahkan internasional lainnya.
Ini membuat Sulut resmi mencatatkan dirinya di daerah Meeting, Insentive, Conference and Exhibition (MICE) di luar Jakarta dan Bali yang kantornya di Kairagi Manado.
Gubernur Olly Dondokambey SE berhasil melobi Bandara Sam Ratulangi Manado bebas visa kunjungan wisatawan hingga saat ini.
Dan mensejajarkan bandara yang terletak di Kecamatan Mapanget itu dengan sejumlah bandara terkemuka tanah air yang juga bebas visa seperti Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan I Gusti Ngurarai Bali.
Gubernur Olly juga menjadi figur sentral terealisasinya pembangunan Jalan Tol Manado Bitung, dengan masalah krusial investor swasta untuk berinvestasi.
Juga inisiator hingga dibangunnya bendungan Kuwil dan Lolak yang krusial dalam penanganan banjir dan penunjang ketahanan pangan di Sulut.
Bandingkan dua pemimpin sebelumnya SHS dan OD dengan latar birokrat karier serta politisi pasti style-nya beda dengan YSK dengan basic purnawirawan Jenderal TNI.
Bagi birokrat Pemprov Sulut perlu penyesuaian karena setelah dua dekade, baru ini di bawah pemimpin latar belakang militer, yang pasti harus disiplin, tegas, strategis dan fokus dalam tugas.
Sat set, sat set warga Sulut menanti sentuhan magic dari sosok yang disebut-sebut 'anak angkat' Presiden Prabowo ini untuk semakin mensejahterakan warga Bumi Nyiur Malambai.(*)
COMMENTS