Manado-Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling SE (YSK) tidak anti kritik.
Bahkan sosok tegas dan disiplin ini sangat membuka diri akan masukan konstruktif dari masyarakat Sulut.
Namun begitu tak elok jika ada kritikan pada Gubernur Selvanus justru bersifat tendensius, apalagi bernuansa politik.
Ini diungkapkan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Jubir) Pemprov Sulut DR Denny Mangala MSi.
Menurut Mangala yang melekat jabatan Jubir dalam kapasitas selalu Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah itu, ini sebagai tanggapan dengan adanya sejumlah isu termasuk unggahan di media sosial.
Sosok yang juga menjabat sebagai Asisten 1 Pemprov Sulut itu menilai isu yang dihembuskan sangat bernuansa tendensius.
Dicontohkannya seperti soal pengangkatan staf khusus dan juga kondisi infrastruktur jalan rusak seharusnya di lihat secara proporsional dan bijak.
“Pahamilah kebijakan dan arah pembangunan Gubernur YSK tertuang dalam RPJMD Sulut 2025-2029. Tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2025,” ujarnya.
“Dalam RPJMD berisi program kerja 5 tahun kedepan. Yang akan di lakukan setiap tahun tergambar dalam dokumen perencanaan tersebut,” ucapnya.
Menurutnya pak Gubernur YSK sejak di lantik 20 Pebruari 2025 yang lalu, lanjut Mangala, APBD Provinsi Sulit tahun 2025 sementara berjalan.
“Nah, dalam perkembangannya terjadi dinamika akibat kebijakan Efisiensi Nasional. Di mana mengharuskan Pemprov Sulut melakukan penyesuaian anggaran,” katanya.
“Tapi nyatanya, kita lihat penerapan strategi yang taktis diterapkan Gubernur YSK walau tanpa APBD bisa membantu masyarakat kepulauan,” ucapnya.
“Contoh warga pulau Gangga dan Talise bisa menikmati listrik full 24 jam. Juga perjuangan Pak Gubernur, Kemendes akan bangun penerangan listrik 24 jam di desa-desa Pulau Talaud,” ungkapnya.
Tambah Mangala, berbagai bantuan mengalir seperti alat-alat pertanian, perikanan dan yang gencar-gencarnya pangan murah dan bantuan pangan langsung ke masyarakat.
“Serta bantuan lainnya merupakan upaya perjuangan pak gubernur ke pemerintah pusat melalui berbagai kementerian telah masyarakat Sulut rasakan,” tuturnya.
Terkait kemanan dan kenyamanan hidup lanjut Mangala, tetap terjaga. Bahkan inflasi Sulut sangat kondusif.
“Terlihat ekonomi sulut tumbuh positif sehingga mampu menciptakan geliat ekonomi masyarakat semakin dinamis,” tukasnya.
Terkait Pembangunan fisik lanjut Mangala, baru akan berjalan setelah APBD Perubahan disetujui oleh pemerintah pusat.
“Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menyetujui Perda Perubahan APBD Sulut 2025 yang baru di lakukan beberapa hari yang lalu,” ungkapnya.
Lanjutnya, memang terlihat belum intens mengunjungi warga. Sebabnya langkah yang di lakukan Gubernur saat ini harus terstruktur.
“Langkah pak gubernur yaitu melakukan pemetaan sistem, evaluasi program dan koordinasi lintas sektor terhadap semua permasalahan daerah,” katanya.
“Walaupun ada kesempatan-kesempatan tertentu Bapak Gubernur YSK berkunjung langsung ke masyarakat Sulut,” tambahnya.
Sedangkan terkait alokasi anggaran progran psuat untuk Sulawesi Utara, Pak Gubernur YSK tak tanggung-tanggung meperjuangkannya.
“Pak gubernur lakukan karena anggaran Daerah sangat terbatas. Tanpa dukungan pusat, kita tidak dapat mewujudkan lompatan pembangunan,” kata Asisten Mangala.
Buktinya dukungan Pusat mulai nampak di Sulut, seperti perluasan Hub Port Bitung, Pembanguan SMA Taruna Nusantara di Langowan sementara berjalan.
“Juga pembangunan Rumah Sakit di Bolsel, Pembangunan sarana dan prasarana lainnya serta berbagai bantuan yang menyentuh langsung masyarakat,” tuturnya.
Sedangkan terkait Staf Khusus Gubernur Sulut. Mangala mengatakan itu merupakan kebijakan yang sah dan bertujuan mendukung efektivitas kerja Gubernur.
“Stafsus itu bertujuan mendukung efektivitas kerja Gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, komunikasi publik, dan percepatan kebijakan strategis daerah,” jelasnya.
“Terbukti, Stafsus yang ada saat inj sangat efektif menopang kinerja Pemda. Mereka memiliki latar belangkang pengalaman, pendidikan dan kompetensi di bidang masing-masing. Tentu menjadi kekuatan bagi peningkatan kinerja Organisasi Pemprov,” teramgnya.
“Eksistensi Stafsus bukan baru kali ini, sudah beberapa Gubernur, Walikota/Bupati memiliki Stafsus demikian juga di tingkat Kementerian,” tuturnya.
Ditegaskannya, setiap pimpinan daerah memiliki hak prerogatif untuk menata struktur pendukungnya, selama sesuai aturan.
‘Staf khusus membantu mempercepat respons serta juga tentunya memperkuat jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,” ucapnya.
Diapun mengajak masyarakat untuk menyaring informasi secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan.
“Mari berikan kesempatan kepada Bapak Gubernur untuk bekerja membangun Sulawesi Utara,” ajaknya.
Kalaupun masih ada perbedaan perbedaan pandangan politik lanjut Mangala, bawalah dalam nuansa demokratisasi, jangan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“Gubernur YSK bekerja dengan visi yang jelas: Membangun Sulawesi Utara yang Maju, Merata, dan Berkeadilan,” tegas Mangala.
“Mari kita dukung bersama langkah strategis pemerintah daerah tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, Sulawesi Utara,” tutup Asisten Mangala.(*/ifa)
COMMENTS