Muat Berita Tak Proporsional Brantas News di Sangsi Dewan Pers

 

Bitung - Ini warning  bagi awak media yang menayangkan berita tak porposiaonal dan melanggar kode etik jurnalis  konsenwensinya akan berhadapan dengan Dewan Pers   dimana , Dewan Pers secara resmi memutuskan bahwa media siber brantas.news terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik .

Di ketahui Brantas News dalam pemberitaannya  memuat berita dugaan penyalahgunaan aset Perumda Pasar Bitung.

Atas pemberitaan ini pihak yang di rugikan  adalah  Richael  Mamuntu yang juga ada pelapor.

Adapun  Putusan Dewan Pers ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang diajukan oleh Richaed Mamuntu pada 30 Agustus 2025. Kamis (2/10/25) 

Dalam pengaduannya, Richaed Mamuntu menilai dua berita yang diterbitkan brantas.news pada 28 dan 29 Agustus 2025, berjudul "Kafe di Gedung Perumda Pasar Bitung Diduga Ilegal" dan "Aset Publik Jadi Kafe: Skandal Baru di Perumda Pasar Bitung", tidak mengedepankan prinsip keberimbangan dan tidak melalui proses konfirmasi yang memadai.

Sementara itu di lansir dari Surat keputusan dan temuan Dewan Pers setelah menelaah materi pengaduan dan berita yang dimaksud, Dewan Pers menyimpulkan dan tersirat dalam Surat Dewan Pers Nomor : 1520/DP/K/X/2025 Tanggal 2 Oktober 2025.

Bahwa berita yang diadukan memang merupakan karya jurnalistik, namun tidak memenuhi prinsip uji informasi (verifikasi dan konfirmasi).

Pemberitaan hanya menampilkan satu sisi narasi dari aktivis tanpa menghadirkan klarifikasi dari pihak yang dituduh.

Di samping itu terdapat pernyataan yang bernuansa menghakimi dan berpotensi merugikan nama baik Richaed Mamuntu.

Temuan Dewan Pers juga  bahwa Perusahaan Pers brantas.news belum terverifikasi di Dewan Pers, sementara penanggung jawab redaksinya belum memiliki sertifikat Wartawan Utama.

Rekomendasi Dewan Pers

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa brantas.news wajib memberikan Hak Jawab kepada Richaed Mamuntu secara proporsional, disertai permintaan maaf yang dipublikasikan paling lambat 2x24 jam setelah Hak Jawab diterima.

"Setiap berita yang berpotensi merugikan pihak lain wajib melalui verifikasi mendalam dan menghadirkan klarifikasi agar tetap berimbang. Prinsip ini tidak dijalankan secara penuh oleh brantas.news,"kata  Komaruddin.

Selain itu, Dewan Pers juga mewajibkan brantas.news segera mengajukan verifikasi media dan memastikan penanggung jawab redaksi memiliki sertifikat Wartawan Utama dalam waktu tiga bulan sejak surat keputusan diterima.

Menanggapi hasil putusan ini, Richaed Mamuntu menyambut baik langkah Dewan Pers yang dinilainya sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat dari praktik jurnalistik yang tidak profesional.

"Saya menghormati kebebasan pers, tapi pers juga harus taat etika dan mengedepankan prinsip keberimbangan. Putusan Dewan Pers ini menjadi bukti bahwa masyarakat punya ruang untuk mencari keadilan," papar  Richaed.

Selain itu, Richaed juga mengatakan apabila arahan dewan pers tersebut tidak ditanggapi maka dirinya akan membawa masalah tersebut kerana pidana.

Konsekuensi Hukum

Apabila kewajiban Hak Jawab tidak dilaksanakan, perusahaan pers bisa dikenai pidana denda maksimal Rp500 juta sesuai Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.( Ser)