Manado-Di tengah situasi perekonomian daerah yang harus ikut berperan dalam kebijakan efisiensi pemerintah pusat, perlu ada gebrakan alternatif dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah utnik menopang jalannya pembangunan.
Seperti yang kini gencar dilakukan Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) yaitu langkah alternatif membantu keuangan dengan menyerap aspirasi langsung dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam rencana penyusunan Undang-Undang Obligasi sebagai alternatif pembiayaan daerah.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Sarasehan Nasional dengan tema “Kewajiban Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Teling Manado, Rabu (19/11/2025).
Sarasehan yang dijadwalkan digelar di 7 daerah ini, Provinsi Sulut mendapat kehormatan menjadi yang pertama menggelar kegiatan ini.
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE (YSK) yang piawai di bidang ekonomi dipercayakan menjadi keynote speaker.
Pada kesempatan ini Gubernur Yulius Selvanus mengapresiasi ke Badan Anggaran MPR-RI yang menggagas forum ini, karena dinilai mendorong inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui instrumen obligasi.
Gubernur Yulius menekankan pentingnya karakter kepemimpinan yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah saat ini.
“Menjadi pemimpin harus tetap menjaga semangat dan kebijaksanaan, sekalipun berhadapan dengan berbagai persoalan. Seorang pemimpin harus berani menghadapi tantangan dan mengambil keputusan,” tegas Gubernur Selvanus.
Menurutnya kepemimpinan diuji pada masa-masa sulit, dan keberanian melakukan improvisasi merupakan bagian penting dalam proses memajukan daerah.
“Pemimpin dalam situasi sulit, itu pemimpin baru. Lepas dari kesulitan, itu pemimpin baru,” ungkap suami dari Ny Anik Wandriani Yulius Selvanus itu.
Dia pun menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang ditargetkan mencapai 7,8–8,8 persen pada tahun 2029. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sulut berada pada angka 5,6 persen.
Target ini akan didukung oleh program prioritas provinsi yang mencakup pengembangan koperasi dan UMKM, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, industri, kehutanan, perikanan, mineral dan batubara, serta penanaman modal.
Lanjutnya, Pemprov Sulut juga menetapkan sejumlah indikator pembangunan yang menjadi fokus, antara lain indeks ketahanan pangan sebesar 76,39, indeks ketahanan energi 6,66, kapasitas air baku 1,06, serta indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 79,56.
Gubernur Selvanus mengungkapkan potensi besar Sulawesi Utara yang memiliki 73,25 persen wilayah laut, luas daratan sekitar 14,5 ribu kilometer persegi, serta jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa.
Begitu juga letak Sulut yang berbatasan langsung dengan Filipina dan berada di antara jalur strategis ALKI II serta ALKI III disebut sebagai peluang untuk berkembang menjadi hub logistik dan pusat ekonomi kawasan Pasifik.
Lebih jauh dikatakan bahwa karakter masyarakat Sulut yang toleran dan memegang nilai sitou timou tumoutou menjadi kekuatan sosial yang menopang stabilitas pembangunan.
Turut dibeberkan akan adanya penurunan dana transfer ke daerah pada tahun anggaran mendatang.
Yakni Rp3.150.846.565.000, sedangkan untuk Pemprov Sulut Rp593.897.132.000. Menurut Gubernur Selvanus, kondisi ini memerlukan penguatan strategi pembangunan dan dukungan infrastruktur agar visi dan misi daerah dapat tetap diwujudkan.
Ketua Panitia Sarasehan Nasional, dr Aditya Anugrah Moha (ADM), dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian program nasional yang akan dilaksanakan di sejumlah provinsi dan Sulawesi Utara menjadi daerah pertama penyelenggaraan.
"Pekan depan digelar di Yogjakarta yang akan dihadiri Sultan Hamengkubuwono," aku politisi muda yang akrab disapa ADM ini.
Menurut ADM, pembiayaan obligasi akan sangat membantu daerah, dan strategi ini sudah telah sukses digelar disejumlah negara terkemuka di dunia.
"Seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, hingga Amerika Serikat telah lama memanfaatkan dan berhasil dalam menerapkan obligasi," terang politisi muda yang perna menjabat sebagai personil DPR-RI ini.
Ia menjelaskan bahwa MPR RI telah melaksanakan beberapa kegiatan penunjang di Sulawesi Utara, seperti sosialisasi MPR di kawasan Jalan Roda serta podcast bersama sejumlah media. Pada hari yang sama, kegiatan sarasehan juga berlangsung bersamaan dengan pameran UMKM di lingkungan Kantor Gubernur Sulut.
Sarasehan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, anggota Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng, Deputi Komisioner Pengawas OJK Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal, para kepala daerah di Sulut, jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, serta Staf Khusus Gubernur Sulut.
Penyelenggaraan Sarasehan Nasional ini menegaskan komitmen MPR RI dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengembangan alternatif pembiayaan daerah dan penguatan instrumen investasi publik sebagai dasar percepatan pembangunan nasional dan daerah.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemeran UMKM yang digelar secara meriah di halaman depan kantor Gubernur Sulut.(*/ifa)
COMMENTS