Komisi 3 DPRD Sulut Hearing Bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK), Tanya Kapan TPA Ilo Ilo Difungsikan

Manado Kabarok.com- Komisi 3 DPRD Sulut heqring bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Senin (26-2-2026)

Persoalan yang mengemuka dalam hearing tersebut adalah terkait TPA Ilo Ilo.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter secara tegas tanyakan ke balai kapan TPQ Ilo Ilo difungsikan.

Tegas Koordinator Komisi 3 ini meminta agar ada perhatian serius dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ilo-Ilo dan sesegera mungkin diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulut untuk dioperasikan.
“Pembangunan TPA Ilo-Ilo mohon benar-benar diperhatikan. Tolong segera difungsikan. Saya dari dapil Kota Manado, khususnya di wilayah Sumompo, kondisi sampah sudah sangat memprihatinkan karena terus dipindah-pindahkan,” ungkap Royke.

Ia menambahkan bahwa Wali Kota Manado pada prinsipnya sangat setuju jika sampah Kota Manado dibuang ke TPA Ilo-Ilo. Namun demikian, diperlukan mekanisme yang jelas melalui nota kesepahaman (MoU).

“Kita sama-sama tahu harus ada MoU, karena sampah yang dibawa ke sana sudah dipilah. Seperti yang disampaikan Pak Yongkie tadi, jangan sampai dalam jangka waktu tertentu sudah penuh,” jelasnya.

Royke menambahkan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama, baik DPRD, pemerintah, maupun masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber sebelum diangkut ke TPA.

“Tentunya ini sangat direspons oleh Bapak Wali Kota Manado. Walaupun memang pasti harus disiapkan anggaran oleh kabupaten/kota yang membuang sampah ke Ilo-Ilo. Kalau tidak salah, seperti penjelasan di Kementerian, biayanya sekitar Rp80 ribu per kubik. Jika 200 kubik per hari atau sekitar 40 truk, maka 200 kubik dikali Rp80 ribu mencapai kurang lebih Rp17 juta per hari yang harus disiapkan Kota Manado,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, Wali Kota Manado telah menyatakan kesanggupannya karena anggaran tersebut sudah dibahas dan dialokasikan oleh DPRD Kota Manado.

“Pemerintah Kota Manado sudah menganggarkan kebutuhan selama satu tahun untuk jumlah sampah yang akan dibawa ke Ilo-Ilo. Karena itu, saya berharap jangan ada lagi penundaan, jangan sampai dibilang Februari lalu mundur ke April. Ini harus benar-benar mendapat perhatian, karena ini bukan hanya untuk Manado, tetapi juga masyarakat Minahasa Utara dan Bitung sebagai wilayah lokasi TPA Ilo-Ilo,” tegasnya.

Pantauan Kabarok.com Nicklen Kasungkahe, selaku kepala satuan kerja di BPBPK Sulut merespon penyampaian para personil Komisi 3 dan mengatakan akan sesegera nungkin meresponnya.