Kemerdekaan Pers Dirampas, Ketum PJS Dan DK PWI Sulut Seriusi Penghalangan Kerja Jurnalistik

BOLTARA –Penghalangan kerja Jurnalistik disaat lagi bertugas melakukan peliputan peletakan batu pertama pada proyek Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di RSUD Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang sumber angaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dikerjakan langsung PT BRANTAS ABIBRAYA (Persero) dengan nilai kontrak Rp 128,3 Miliar waktu pelaksanaan 296 hari kalender pada Senin (27/04/2026) beberapa waktu lalu,menghadirkan ironi mendasar dalam negara demokrasi.

Di satu sisi, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas melarang segala bentuk penghalangan kerja jurnalistik dan bahkan mengancam pidana bagi pelakunya.

Perbuatan tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers. Secara yuridis, tindakan tersebut memenuhi unsur "menghambat atau menghalangi" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Mahmud Marhaba menegaskan tindakan menghalangi wartawan saat menjalankan tugas dapat berujung pidana sesuai Undang-Undang Pers.

“Kerja jurnalistik dilindungi undang-undang. Wartawan yang menjalankan tugas peliputan berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada publik,” kata Mahmud melalui pesan singkat.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 4 ayat (3), pers dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Sementara Pasal 18 ayat (1) secara tegas mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang menghambat kemerdekaan pers, dengan ancaman penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

Menurut Mahmud, jika benar terjadi pembatasan tanpa dasar hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan—terlebih kegiatan yang diliput berkaitan dengan proyek yang menggunakan anggaran publik.

“Jika benar terjadi penghalangan tanpa alasan yang sah, tentu hal itu tidak dapat dibenarkan, terlebih kegiatan tersebut menggunakan anggaran publik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak, termasuk pengelola proyek dan aparat keamanan, untuk tidak semena-mena membatasi akses informasi. Bahkan, jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran, kasus ini dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum maupun Dewan Pers.Wartawan juga harus bekerja sesuai standar profesional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan,” katanya.

Senada juga disampaikan Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara,dengan tegas mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penghalangan terhadap wartawan saat melakukan peliputan pada kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di RSUD Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang terjadi pada Senin, (27/04/2026) beberapa waktu lalu.

Satrin Lasama secara khusus meminta Kapolres Bolmut, AKBP Juleigtin Siahaan, mengambil langkah cepat dan tegas dalam menangani kasus tersebut.menegaskan tindakan menghalangi kerja jurnalistik bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan masuk ranah pidana. Penghalang wartawan harus diproses hukum. Ini bukan hal sepele,” ujar Satrin.

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar utama. Pasal 18 ayat (1) menyebut setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, Pasal 8 UU Pers menjamin perlindungan hukum bagi wartawan saat menjalankan profesinya. Menurut dia, ketentuan tersebut memberi dasar kuat bagi aparat untuk memproses dugaan penghalangan di lapangan.

Satrin juga menyinggung ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 335, yang dapat dikenakan jika terdapat unsur intimidasi atau pemaksaan.

Kalau ada intimidasi atau pemaksaan, itu bisa masuk pidana umum. Jadi tidak ada alasan aparat ragu memproses,” ungkap Satrin.

Ditambahkan pula, menyoroti dugaan keterlibatan pihak pengamanan proyek dari PT Brantas Abipraya yang disebut menghalangi akses wartawan di lokasi kegiatan. Ia menilai proyek yang bersumber dari anggaran publik wajib terbuka terhadap pengawasan, termasuk oleh pers sebagai bagian dari kontrol sosial.

Ia mendesak kepolisian segera memanggil pihak-pihak terkait dan mengumpulkan keterangan guna memastikan tidak ada praktik pembungkaman terhadap kerja jurnalistik. “Penegakan hukum harus hadir. Kalau dibiarkan, ini jadi preseden buruk bagi kebebasan pers di daerah.

Selain mendorong penegakan hukum, Satrin juga membuka ruang penindakan etik di internal organisasi. Ia menegaskan, jika terdapat oknum wartawan, khususnya anggota PWI, yang terlibat dalam persekongkolan atau upaya menghalangi kerja jurnalistik, hal itu harus dilaporkan ke DK.

Kalau ada oknum wartawan, apalagi anggota PWI, yang ikut dalam persekongkolan menghalangi kerja jurnalistik, laporkan ke Dewan Kehormatan. Kami akan proses secara etik,” kata Satrin. (Lib)