Diserahkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Sulawesi Utara Raih WTP ke 12 Kali Secara Berturut-turut

Manado, Kabarok.com- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Peneriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun 2025.

Rapat ini berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulawesi Utara, Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Manado, Selasa 2 Juni 2026.



Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Silangen SpB KBD didampingi para wakil ketua, dr Michaela Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene. 

Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Akhmad Anang Hendardi hadir untuk menyerahkan LHP.

Ia didampingi Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus dan Wagub J. Victor Mailangkay hadir dalam rapat ini dampingi Sekprov Tahlis Galang dan jajaran kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Fransiscus Silangen dalam pembukaan mengungkapkan, LHP BPK menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

"Sementara itu, pengelolaan keuangan saat ini penuh tantangan di tengah efisiensi anggaran dan disiplin fiskal," kata Silangen. 

Usai itu, Akhmad Anang menyerahkan buku LHP atas LKPD Pemprov Sulawesi Utara tahun 2025 kepada Fransiscus Silangen dan Gubernur Yulius Selvanus

Dalam rapat paripurna itu, buku LHP diserahkan kepada Ketua DPRD, dr Fransiscus Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus. 

Hendardi memaparkan, terdapat beberapa rekomendasi utama terhadap LKPD Pemprov Sulut 2025.

Rekomendasi dimaksud, yakni

Pertama, Pemprov Sulawesi Utara belum menerapkan dan menyalurkan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kepada kabupaten kota atas penerimaan sebelum penerapan opsen pajak.  Dengan demikian, menyebabkan ada ketidakpastian dalam penyaluran kewajiban bagi hasil PKB dan BBNKB

"BPK merekomendasikan Gubernur Sulut menginstruksikan Kepala Bapenda untuk melakukan koordinasikan dengan Kemendagri terkait penerapan bagi hasil PKB dan BBNKB dan melaporkan hasil koordinasi tersebut kepada BPK," kata Hendardi. 

Kedua, adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan belanja modal sebesar Rp 3,40 miliar. 

Sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp 1,45 miliar; potensi kelebihan Rp 1,52 miliar serta hasil pekerjaan yang membutuhkan perbaikan Rp 428,4 juta. 

"BPK merekomendasikan agar gubernur menginstruksikan kepada OPD terkait untuk memproses kelebohan pembayaran dan potensi kelebihan untuk menyetorkan ke kas daerah dan melaporkannya ke BPK dan melakukan perbaikan atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak," ujarnya. 

Ketiga, adanya kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaaan minimal Rp 1,59 miliar. 

"BPK merekomendasikan kepala perangkat daerah selaku pengguna anggara untuk memproses keterlambatan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah dan melaporkannya ke BPK," katanya lagi.

Kata Hendardi, sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan resmi dan action plan atau rencana aksi hasil pemeriksaan BPK. 

Lebih lanjut Hendardi katakan, meskipun ada rekomendasi dan permasalahaan terlait pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan ketentuan UU, masalah ini tidak berpengaruh secara materil dan signifikan terahdao penyajian LKPD Pemprov Sulut. 

"Kami memberikan apresiasi atas capaian tersebut dan mengingatkan sesuai pasal 20 ayat 3 UU nomor 15 tahun 2024, rekomendasi BPK ditindaklanjuti Gubernur dan jajaran selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP 
diserahkan," pesan Hendardi.

Lebih jauh Hendardi jelaskan, berdasarkan data pemantauan tindaklanjut rekomendasi BPK tahun 2025, Pemprov Sulut telah menindaklanjuti 1.503 rekomendasi atau 73,71 persen dari 2.039 rekomendasi tahun 2025.

Dengan demikian, rekomendasi prioritas untuk segara ditindaklanjuti adalah tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi atau status II sebanyak 469 rekomendasi (23 persen). 

Dan rekomendasi belum ditindaklanjuti status 3 sebanyak 67 remomendasi atau  3, 29 persen. 

Persentase penyelesaian tindak lanjut tersebut masih di bawah target BPK tahun 2025 sebesar 80 persen," katanya. 

Ketua DPRD Sulawesi Utara, Fransiscus Silangen menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas capaian Opini WTP. 

"Pencapaian ini wujud nyata komitmen atas integritas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional," tukas Silangen. (Advertoial)